Solo – Wali Kota Solo Respati Ardi memastikan Pemerintah Kota Solo turut memantau dan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Sebagai langkah antisipasi, ia mengusulkan pelibatan para orang tua penerima manfaat dalam pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Inisiatif ini muncul di tengah kritik dan lebih dari 5.000 kasus keracunan yang dilaporkan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi terkait program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Usulan pelibatan orang tua itu telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Jika disetujui, Respati berharap orang tua dapat ikut serta dalam tur ke dapur-dapur MBG dan mengawasi bersama partisipan lain. Pernyataan ini disampaikan Respati saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis lalu, 25 September 2025.
Meskipun kewenangan pendirian dan operasional SPPG sepenuhnya berada di ranah pemerintah pusat melalui BGN, Pemkot Solo mengambil langkah proaktif dengan melakukan pemantauan. Ini adalah inisiatif dari pihaknya untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Pemkot Solo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG dari internal pemerintah kota. Satgas ini melibatkan wali kota, wakil wali kota, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispantan), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta perangkat daerah terkait.
Satgas MBG juga membuka layanan aduan melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Setiap aduan maupun masukan dari warga akan ditindaklanjuti dan disampaikan langsung kepada BGN.
Pemantauan dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Tujuannya adalah memastikan SPPG senantiasa memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan, serta mendukung terwujudnya program Zero Accident MBG di Kota Solo.
Respati menjelaskan, usulan-usulan kepada BGN ini juga merupakan respons terhadap sejumlah kasus keracunan akibat MBG di beberapa daerah di Indonesia. Dengan dilibatkannya orang tua penerima manfaat, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran akan terjadi kasus serupa di Solo.
Hingga saat ini, Respati menyebutkan sudah ada sekitar 13 SPPG yang beroperasi di Solo untuk pendistribusian MBG. Selain itu, sekitar 11 SPPG lainnya telah mendapatkan izin namun belum memulai operasionalnya.
