Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf pemerintah atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
Prasetyo mengatakan, kasus keracunan MBG ini bukanlah sesuatu yang diharapkan dan bukan karena faktor kesengajaan. “Namun, kami menjadikan itu bahan evaluasi dan catatan,” ujarnya.
Politikus Gerindra ini menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di berbagai wilayah dan memastikan para korban terdampak mendapatkan penanganan dengan baik.
Selain itu, pemerintah pusat juga meminta BGN untuk melakukan evaluasi dan mitigasi agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.
Meskipun demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, pemerintah tidak ingin sanksi yang diberikan sampai mengganggu operasional program MBG. “Jangan sampai mengganggu dari sisi operasional, penerima manfaat dan tidak mendapatkan MBG,” kata dia.
Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat data yang mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan.
Desakan untuk menghentikan sementara program MBG muncul setelah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program tersebut terus meningkat dalam sepekan terakhir. JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional untuk segera mengambil tindakan ini.
“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 19 September 2025.
JPPI menilai klaim pemerintah dengan jargon “zero incident” tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ubaid menyebut program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan mereka. “Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ungkapnya.
Lebih jauh, JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Ubaid menegaskan Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang. “Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” tegas Ubaid.
