Yogyakarta – Sekitar 280 ibu-ibu menggelar aksi bertajuk “Kenduri Suara Ibu Yogyakarta” di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (26/9) sore. Mereka menyuarakan penolakan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membunyikan alat masak seperti panci, wajan, hingga centong nasi secara serentak.
Aksi tersebut diwarnai orasi, pertunjukan simbolik, dan pembacaan pernyataan sikap bersama. Beberapa ibu juga terlihat membawa anak mereka, sementara spanduk dengan tulisan seperti “Kembalikan Daulat Pangan ke Dapur Ibu” dan “Butuh Berapa Korban Agar MBG Dihentikan” turut dibentangkan.
Pegiat Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Mardiasih, menyatakan aksi ini digelar untuk mendesak penghentian program prioritas MBG. “Kami berkumpul di Yogyakarta, para ibu yang terdiri dari sekumpulan ibu rumah tangga, akademisi, seniman, dan ibu-ibu dari berbagai elemen menyuarakan untuk hentikan program prioritas makan bergizi gratis,” kata Kalis di lokasi aksi.
Wasingatu Zakiyah, salah satu peserta aksi, turut menyampaikan penolakannya. Ia menuturkan bahwa para wali murid di sekolah anaknya sepakat untuk tidak menerima distribusi MBG.
“Anak saya yang kelas 6 SD sudah mengerti mengenai proyek makan bergizi gratis ini, belum terima dan kami para wali bersepakat untuk tidak terima (menerima MBG), karena kami sudah terbiasa pihak sekolah kami beri kepercayaan untuk memasak makan bergizi untuk anak,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta agar program prioritas MBG yang dianggap sentralistik dan militeristik segera dihentikan.
Kedua, massa menuntut pertanggungjawaban presiden, Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, dan dapur penyelenggara MBG atas kasus keracunan yang menimpa ribuan anak sepanjang Januari hingga September 2025.
Ketiga, aksi tersebut mendesak BGN untuk membentuk tim pencari fakta, menuntut transparansi pengungkapan kasus sesuai mandat Undang-Undang Kesehatan, serta memberikan hak pemulihan kepada korban.
Keempat, pemerintah diminta mengusut praktik rente dan korupsi yang diduga terjadi dalam program MBG yang didanai negara, serta menghentikan praktik tersebut.
Kelima, massa menuntut agar peran pemenuhan gizi anak dikembalikan kepada komunitas dan pemerintah daerah.
