Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima bantuan logistik tahap kedua senilai 65 ton dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (19/12), sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah tersebut. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pelabuhan Teluk Bayur.
Afniwirman, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyatakan bahwa bantuan ini akan meringankan beban warga yang terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. “Bantuan tersebut bisa meringankan beban warga terdampak bencana dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Sumbar,” ujarnya.
Bantuan logistik yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan pokok, termasuk beras, minyak goreng, mi instan, biskuit, sosis, gula, air mineral, obat-obatan, selimut, terpal, kasur, pakaian, serta perlengkapan anak. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di sembilan kabupaten/kota.
Idha Widi Arsanti, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses distribusi. Ia menegaskan bahwa bantuan harus sampai kepada masyarakat yang terdampak secara cepat, tepat, dan utuh. “Bantuan ini harus sampai kepada masyarakat terdampak secara cepat, tepat, dan utuh. Tidak boleh ada penyalahgunaan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Idha menambahkan bahwa pendistribusian bantuan akan disaksikan oleh kepala daerah setempat untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Penyaluran tahap II ini difokuskan untuk Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok.
Distribusi bantuan akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pengawasan berjenjang akan dilakukan, termasuk pemeriksaan kualitas bantuan sejak pembongkaran hingga tiba di daerah tujuan. Aparat keamanan dan unsur terkait juga dilibatkan untuk memastikan proses distribusi berjalan tertib dan aman.
Afniwirman menambahkan bahwa pemulihan Sumatera Barat pascabencana membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Ia menuturkan bahwa kehadiran pemerintah pusat untuk membantu sangat diharapkan oleh pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas. “Kehadiran pemerintah pusat untuk membantu, sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dengan anggaran terbatas,” pungkasnya. Diharapkan, bantuan ini dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak.
