Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya memeratakan produksi daging ayam dan telur di luar Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk menekan perbedaan harga dan menjaga stabilitas pasokan secara nasional.
“Pemerintah sekarang mendorong pemerataan produksi daging ayam dan telur di luar Pulau Jawa,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, di Fakultas Peternakan UGM, Yogyakarta, Sabtu (22/11/2025).
Agung menjelaskan bahwa produksi telur di Indonesia saat ini mencapai 6,2 juta ton dan daging ayam sekitar 3,8 juta ton per tahun. Jumlah tersebut dinilai masih mencukupi kebutuhan nasional. Namun, ia mengakui bahwa 63 persen produksi kedua komoditas tersebut masih terpusat di Pulau Jawa.
Untuk mewujudkan pemerataan produksi, pemerintah menyiapkan pengembangan klaster produksi ayam petelur dan ayam pedaging di berbagai wilayah. Tahap pertama akan difokuskan di beberapa provinsi, antara lain Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Jawa Timur.
Selain itu, Kementan juga menyiapkan penguatan hilirisasi ayam terintegrasi untuk mendukung pengembangan klaster tersebut.
Program ini mencakup pembangunan 323 fasilitas industri ayam, mulai dari pembesaran, pemotongan, hingga penyimpanan dingin. Inisiatif ini sejalan dengan rencana pemanfaatan anggaran Rp20 triliun untuk mendukung integrasi dan modernisasi sektor unggas.
Tujuannya adalah mewujudkan konsep “Setiap Pulau Mandiri Protein”, sehingga pasokan protein hewani di berbagai wilayah dapat dipenuhi dari daerah masing-masing.
Menurut Agung, harga rata-rata daging ayam nasional saat ini sekitar Rp38.000 per kg, masih di bawah harga acuan pemerintah yaitu Rp40.000 per kg.
Namun, harga telur di tingkat peternak masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP). “Untuk harga (HAP) ayam hidup itu di angka Rp25.500 per kg, kemudian untuk telur di angka Rp26.500 per kg,” ujarnya.
Ia berharap, pemerataan pengembangan produksi di luar Jawa dapat menekan disparitas harga komoditas tersebut.
