Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja negara hingga akhir September 2025 telah mencapai Rp 2.234,8 triliun. Angka ini setara dengan 63,4 persen dari target yang ditetapkan dalam outlook sebesar Rp 3.527,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci, belanja negara tersebut terdiri dari Rp 1.589,9 triliun untuk belanja pemerintah pusat. Angka ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 789 triliun.
Di sisi lain, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun. Jumlah ini mencapai 74,6 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 864,1 triliun.
Meskipun demikian, Suahasil menyoroti perlunya percepatan belanja menjelang akhir tahun 2025. Dengan sisa waktu tiga bulan, ia menyebut, pemerintah pusat perlu mengakselerasi belanja sebesar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai target.
“Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Di tiga bulan terakhir kita melihat perlunya percepatan belanja,” ujar Suahasil.
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini juga krusial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Secara rinci, belanja K/L masih harus direalisasikan sebesar Rp 475 triliun di Kuartal IV-2025. Kementerian dan lembaga didorong untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan tata kelola dan efisiensi kegiatan.
Selain itu, Suahasil juga menekankan percepatan belanja untuk komponen non-K/L, khususnya belanja modal. Belanja ini biasanya akan digenjot menjelang akhir tahun, yakni pada November dan Desember 2025, termasuk untuk pembangunan infrastruktur.
