Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dapat mencapai target 5,2 persen (year on year/yoy). Optimisme ini didasarkan pada berbagai kebijakan strategis yang telah diterapkan dan disiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meski tantangan global dan domestik masih membayangi.
Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, menjelaskan sejumlah kebijakan kunci yang diperkenalkan sejak kuartal III-2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan dengan menempatkan sebagian dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), program stimulus ekonomi “8+4+5”, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat.
“Kami tetap optimis target pertumbuhan ekonomi tahun ini di angka 5,2 persen dapat tercapai. Pencapaian ini sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang telah kami terapkan, serta kebijakan yang akan kami implementasikan hingga akhir tahun dan beberapa bulan ke depan,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Perkuat Likuiditas Perbankan
Salah satu kebijakan utama untuk meningkatkan likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada awal September lalu. Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas sektor perbankan agar dapat mengatasi permasalahan likuiditas di pasar.
Pemerintah kemudian menambah alokasi dana tersebut sebesar Rp76 triliun, disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah ini diharapkan mendorong sektor perbankan lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil, mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tambahan likuiditas diharapkan memperluas pembiayaan ke usaha produktif, memperkuat konsumsi, serta mendorong investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga terus menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Misalnya, dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas dengan cara yang telah dilakukan dari Rp200 triliun sebelumnya, kemudian menambah Rp76 triliun,” kata Andriansyah.
APBN sebagai Katalis Ekonomi
Andriansyah menjelaskan pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai katalis pendorong perekonomian.
“Kita juga melihat bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangat penting. Tidak semua belanja negara akan terhitung langsung dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, yang tak kalah penting, APBN bisa berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Peran Swasta dan Atasi Hambatan Investasi
Pemerintah menyadari pentingnya mendorong peran swasta dalam ekonomi, menjadi fokus utama kebijakan ekonomi untuk memperkuat perekonomian domestik. Salah satu upaya adalah deregulasi untuk mempermudah iklim usaha dan investasi di Indonesia.
“Yang tidak kalah penting, kami juga terus melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” ungkapnya.
Kementerian Keuangan juga berupaya mengelola anggaran negara lebih efektif, memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Strategi utama yang diterapkan adalah program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak dari setiap alokasi anggaran.
