Padang – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar) tengah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi dari ibadah umrah, mengingat tingginya animo masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng sektor perbankan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, Kemenag Sumbar mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-Bipih) pada hari Rabu, 31 Desember, untuk menjalin sinergi strategis. Pertemuan ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan haji dan umrah secara lebih komprehensif.
Menurut M. Rifki, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung program-program ekosistem ekonomi haji dan umrah. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan konsolidasi berkelanjutan untuk memperkuat kolaborasi ini. “Kehadiran perbankan sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah,” ujarnya. Ia menambahkan, “Pertemuan ini mungkin awal, tetapi ke depan kita akan sering melakukan konsolidasi agar seluruh program bisa berjalan terintegrasi.”
Rifki menjelaskan bahwa pengelolaan haji dan umrah tidak boleh hanya dilihat sebagai kegiatan musiman. Umrah, yang berlangsung sepanjang tahun, memiliki potensi besar dari segi layanan dan dampak ekonomi. “Di Sumatera Barat saja, keberangkatan umrah sangat ramai,” katanya. Ia mencontohkan, “Senin dan Rabu pekan depan masing-masing 420 jemaah berangkat langsung ke Jeddah. Bahkan dalam setahun potensinya bisa lebih dari 50 ribu jemaah umrah.”
Namun, Rifki mengakui bahwa pengawasan dan pengelolaan keberangkatan umrah oleh Kemenag masih perlu ditingkatkan. Ia menyoroti potensi besar yang belum terkelola dalam satu sistem yang utuh. “Kementerian Haji dan Umrah harus hadir untuk memastikan pengawasan, pelayanan, sekaligus kebermanfaatan ekonomi ekosistim haji,” tegasnya.
Kemenag Sumbar berencana untuk mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara umrah, termasuk perizinan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku. “Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan tertib, terdaftar, dan terlindungi,” tambahnya. Ia juga menyoroti bahwa “Di sisi lain, potensi ekonomi dari umrah ini sangat besar dan belum sepenuhnya terkelola.”
Selain itu, Kemenag Sumbar tengah merancang konsep pemberangkatan umrah terpusat melalui Asrama Haji, serupa dengan layanan haji. Jemaah akan menginap satu malam untuk menyelesaikan administrasi dan imigrasi sebelum diberangkatkan secara terkoordinasi. “Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, dan UPT Asrama Haji,” jelasnya. Ia menambahkan, “Semua mendukung. Jika ini terwujud, Asrama Haji akan hidup setiap hari, dan ekosistem ekonomi haji–umrah akan tumbuh lebih kuat.”
Pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk menyiapkan UMKM yang dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji dan umrah, mulai dari perlengkapan jemaah hingga produk khas daerah. “Bayangkan jika UMKM Sumbar bisa menyiapkan perlengkapan jemaah, koper, kain ihram, hingga produk makanan,” ungkap Rifki. Ia menyimpulkan, “Potensi ini sangat besar. Bahkan satu jemaah membawa satu kilogram produk lokal saja, dampaknya luar biasa bagi ekonomi daerah.”
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumatera Barat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemulihan pascabencana.
