Payakumbuh – Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina) menjadi sorotan setelah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang pertama di Kota Payakumbuh. Fokus utama dalam musyawarah ini adalah transformasi sosial ekonomi inklusif.
Asisten I Setdako Payakumbuh, Nofriwandi, yang mewakili Walikota Payakumbuh, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat. Ia menyatakan bahwa Musrenbang ini adalah “salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari setiap kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif,” saat membuka acara pada Selasa, 2 Februari 2026.
Musrenbang Kecamatan Latina tahun ini mengusung tema “Tranformasi Sosial Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Pemberdayaan, Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik”. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimca Latina, Kepala OPD, Lurah, LKAAM, KAN, Ninik mamak, PKK, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan kecamatan yang terintegrasi.
Apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota disampaikan oleh perwakilan Walikota Payakumbuh. “Kami apresiasi dan berterimakasih dengan hadirnya banyak pihak dalam Musrenbang, ini mencerminkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota Payakumbuh,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Walikota mengakui bahwa masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Namun, ia meyakini bahwa dengan kebersamaan dan kepedulian, tujuan pembangunan kota Payakumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. “Musrenbang yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari setiap kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif,” jelasnya.
Pelaksanaan Musrenbang kelurahan yang telah dilaksanakan di 6 Kelurahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dari tanggal 12 s.d 20 Januari 2026 juga disinggung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lurah, Faskel dan semua RT/RW pada setiap kelurahan di Lamposi Tigo Nagori. Fasilitator Perencana di Kelurahan merupakan unsur masyarakat yang membantu pemerintah daerah dalam rangka penjaringan usulan kebutuhan masyarakat mulai dari tingkat RT/RW yang akan disalurkan melalui musrenbang kelurahan.
Diharapkan, perencanaan pembangunan partisipatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena direncanakan secara bersama berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari.
Walikota berharap agar masyarakat mampu memilih program dan kegiatan yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Ia menambahkan, “Diharapkan kiranya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah merumuskan prioritas kecamatan untuk tahun 2027 sebagai pedoman dalam pelaksanaan lebih fokus dan musrenbang ini agar menghasilkan rumusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025. Selanjutnya arah dan kebijakan pembangunan kota pada tahun 2027 merujuk kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029 sebagai penjabaran visi misi kepala daerah yang telah diselaraskan dengan program prioritas nasional dan propinsi
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, menurut Walikota, memiliki prospek cerah dan potensi besar di bidang pertanian yang dapat dikembangkan melalui program-program dengan konsep manajemen regional. Peningkatan kualitas irigasi dan jalan usaha tani akan terus dilakukan untuk mendukung produktivitas komoditi strategis, sejalan dengan program prioritas nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui program Brigade Pangan.
Ia menambahkan, “Sebagaimana Produksi pertanian disebutkan di atas akan menjadi bahan baku dalam proses pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang telah berkembang di kota Payakumbuh dan merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan”.
Data DTSen 2025 menunjukkan bahwa di Latina, terdapat 445 KK yang berada di desil 1 kemiskinan. Data stunting (BKKBN) mencatat 8 orang balita stunting, 249 keluarga beresiko stunting, 6 KK tidak punya sumber air minum yang layak dan 88 KK tidak punya jamban yang layak. Dinas teknis terkait diharapkan dapat segera melakukan intervensi.
“Kita patut bersyukur tahun 2026 pemerintah pusat masih mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan. Pelaksanaan musrenbang tahun ini terintegrasi dengan merupakan tahun keempat musrenbang musrenbang stunting. Diharapkan melalui berbagai program penanggulangan stunting yang telah kita Maksanakan bersama dapat mengurangi prevalensi stunting di Kota Payakumbuh di mana tahun 2024 masih berada di angka 16,4% berdasarkan SSGI”, tegasnya.
Walikota juga menyoroti keterbatasan APBD kota Payakumbuh, yang mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya, untuk memastikan pembangunan Payakumbuh dapat berjalan dengan baik.
Camat Lamposi Tigo Nagari, Diki Engla, menjelaskan bahwa masyarakat dari 6 Kelurahan di Kecamatan Latina telah menyampaikan usulan skala prioritas, termasuk pembangunan saluran drainase terbuka, peningkatan saluran irigasi, dan pembangunan jaringan irigasi usaha tani.
Diki Engla menambahkan, “Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan pada saat ini adalah lanjutan proses musrenbang dimasing-masing kelurahan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari yang lalu”.
Ia berharap seluruh usulan yang ada ini dapat terwujud dan terealisasi pelaksanaannya pada tahun depan, minimal satu per kelurahan yang sesuai skala prioritas dan kemampuan daerah.
“Seluruh usulan yang ada ini diharapkan dapat terwujud dan terealisasi pelaksanaannya pada tahun depan sesuai skala prioritas dan hasil yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat”, tutupnya.
