Padang – Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota menghadapi serangkaian tuduhan korupsi yang tertuang dalam surat kaleng, memicu respons dari pimpinan instansi tersebut. Surat anonim yang beredar luas itu menuding adanya penyimpangan dalam pengadaan bantuan bencana dan sosial.
Kepala Dinas Sosial, Indra Suryani, membantah keras semua tuduhan yang dialamatkan kepada instansinya. Ia menegaskan bahwa klaim-klaim yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat. “Kalau memang ada kejanggalan, tentu sudah ada pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan,” ujarnya menanggapi isi surat tersebut.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit dan tidak menemukan indikasi korupsi di Dinas Sosial. “Ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah masuk, dan tidak ada temuan. Tidak ada satu pun temuan untuk Dinas Sosial,” tegasnya, Rabu (28/1/2026).
Indra Suryani mengaku kebingungan dengan kemunculan surat anonim tersebut, terutama setelah instansinya menjalani pemeriksaan menyeluruh. “Makanya saya bingung juga, siapa sebenarnya yang menyebarkan surat ini,” ungkapnya. Ia menduga, surat tersebut mungkin dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi atau rasa sakit hati dari pihak tertentu. Ia berpendapat, “Kalau memang dari internal, harusnya ada tanda tangan. Ini kan anonim. Bisa saja ada segelintir orang yang punya kepentingan pribadi atau mungkin sakit hati kepada saya.”
Meskipun demikian, Indra Suryani menyatakan kesiapannya untuk diawasi dan diperiksa lebih lanjut. Ia mengatakan, “Kalau ada Inspektorat mau periksa, silakan. BPK pun sudah periksa, dan hasilnya clear.”
Menanggapi tudingan terkait kepesertaan BPJS gratis yang melibatkan keluarganya, Indra Suryani memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan, “Anak saya dua-duanya PNS. Salah satunya dokter hewan yang punya klinik di Payakumbuh dan Pekanbaru. Cucu saya yang disebut-sebut itu baru lahir kemarin.” Ia menambahkan bahwa proses persalinan cucunya tidak menggunakan fasilitas BPJS. “Melahirkannya di Rumah Sakit Andini, milik Wali Kota Payakumbuh. Jadi saya tidak tahu dari mana informasi itu berasal,” katanya.
Terkait tudingan konflik kepentingan dengan UD Putri Tunggal, yang disebut dalam surat anonim, Indra Suryani mengakui bahwa usaha tersebut milik anaknya. Namun, ia menjelaskan bahwa keterlibatan usaha itu terjadi dalam konteks penanganan darurat bencana. “Bantuan bencana itu sifatnya darurat. Kalau hari ini terjadi bencana, hari ini juga kita harus turun ke lokasi. Kadang nilainya bisa sampai Rp30 juta. Siapa yang mau menghutangkan? Tidak ada,” jelasnya.
Menurut Indra Suryani, dalam situasi darurat, kepala dinas harus mengambil tindakan cepat untuk memastikan bantuan sampai kepada korban. “Pengadaan bantuan bencana itu tidak bisa di-saving. Baru direalisasikan setelah bencana terjadi. Kalau ragu, silakan diperiksa,” tegasnya.
Untuk pengadaan bantuan sosial lainnya, Indra Suryani menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan melalui penyedia pihak ketiga dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “HPS bukan saya yang menentukan sendiri. Saya perintahkan anggota untuk survei harga, ada bukti surveinya. Semua lewat prosedur,” katanya.
Ia juga membantah tudingan mark up harga dan kelebihan transfer. “Kalau pun ada kelebihan Rp90 ribu, itu langsung dikembalikan. Pernah kejadian di bendahara. Kalau ada, tentu ada temuannya,” ujarnya.
Indra Suryani juga menanggapi tudingan terkait perubahan desil kemiskinan yang disebut-sebut dimanipulasi. “Desil itu diproses oleh BPS nasional. Tidak bisa dipaksakan. Datanya objektif. Kita usulkan, tapi kalau datanya memang begitu, desil bisa naik,” jelasnya.
Sementara itu, tuduhan perbaikan mobil dinas fiktif juga dibantahnya. “Itu tidak benar. Mobil dinas memang diperbaiki, cat diganti. Bisa dicek ke Auto 2000 tempat saya memperbaiki,” katanya.
Indra Suryani menegaskan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya, terutama karena ia akan memasuki masa pensiun pada bulan September mendatang. “Saya hampir pensiun. Saya tidak mau berbuat yang macam-macam. Justru yang paling saya takutkan itu urusan keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pemeriksaan BPK terakhir, tidak ada satu pun temuan atas dirinya secara pribadi. “Yang ada temuan justru di anggota saya, soal pengadaan BBM. Saya tidak ada satu pun. Karena saya sangat berhati-hati,” pungkasnya.
