Bogor – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi fluktuasi harga pangan dengan menggelar forum diskusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Pemerintah Pusat dan Daerah.
Diskusi yang berlangsung di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf, Minggu (1/2/2026) malam, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, memimpin jalannya diskusi yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; Ketua DPRD Sumbar, Muhidi; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; Kajati Sumbar, Muhibudin S.H., M.H; Dankodaeral II, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung; serta Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin, beserta jajaran pejabat tinggi lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana dan persiapan menyambut hari besar keagamaan. “Stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi adalah fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa arahan Presiden RI secara konsisten menekankan pentingnya proaktifitas seluruh pihak dalam menjaga stabilitas di wilayah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Sumbar, dijelaskan oleh Mahyeldi, terus berupaya memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui serangkaian langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga komoditas strategis. “Sumbar memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Karena itu, kebijakan dalam pengendaliannya juga harus disesuaikan. Untuk itu, perlu dukungan lintas sektor, termasuk Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadipayana, melaporkan bahwa secara umum ketersediaan pangan di Sumbar berada dalam kondisi yang aman. Namun, ia memberikan catatan khusus terhadap beberapa komoditas seperti jagung, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng yang memerlukan perhatian lebih melalui langkah-langkah antisipatif. Langkah-langkah tersebut termasuk penguatan cadangan pangan, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin, memberikan masukan agar pemerintah daerah memfokuskan program pengendalian inflasi di pusat-pusat perdagangan utama seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya. “Selain pengendalian di sektor wilayah. Pengendalian juga perlu dilakukan terhadap komoditas penyumbang inflasi musiman seperti cabai merah, volatilitas harganya sangat dinamis karena dipengaruhi oleh siklus produksi dan panen,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan memastikan kontribusi aktif Sumbar dalam agenda pembangunan nasional. Hasil diskusi ini akan menjadi bahan penyampaian Gubernur bersama Forkopimda Sumbar saat mengikuti Rakornas bersama Presiden yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri di Sentul Internasional Convention Center (SICC) pada Senin (2/2).
