Bogor – Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga (PPJI), Minerva Taran, mengungkap pengelolaan dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai asal-asalan. Ia menyebut kecerobohan sistemik ini berujung pada potensi kegagalan program dan risiko “racun gratis” bagi para siswa. Pernyataan Minerva ini mendapatkan tanggapan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Dayang, yang mengklaim telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru untuk meminimalkan insiden keracunan.
Minerva menjelaskan, beberapa dapur MBG disewa pemerintah, namun pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang hanya dikursuskan selama tiga bulan. Ia menilai, ini adalah awal pengelolaan yang tidak profesional.
“Ini bukan oleh pengusaha jasa boga profesional, melainkan orang-orang baru yang dipaksa belajar secara instan. Orang-orang yang tidak berpengalaman di urusan manajemen dapur,” kata Minerva melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 September 2025.
Saat ini, sudah ada sekitar 8.000 dapur MBG. Minerva menyebut banyak di antaranya diurus oleh orang dekat pemerintah, anggota DPR, serta masyarakat sekitar lokasi dapur, bukan sepenuhnya oleh pengusaha jasa boga profesional. Hal ini meningkatkan risiko kegagalan program karena tidak dikelola secara profesional.
Bahkan, Minerva menyebut cita-cita program MBG untuk memberikan asupan gizi bagi siswa, berpotensi menjadi racun gratis akibat pengolahan makanan yang tidak profesional. “Anak-anak yang seharusnya pulang dengan perut kenyang, malah pulang dengan muntah, diare dan trauma,” ucapnya.
Untuk mengatasi kegagalan yang lebih luas, Minerva merekomendasikan pemerintah segera mengevaluasi total urusan dapur pada program MBG. “Ini bukan soal memasak saja, ini soal manajemen risiko, keamanan pangan, dan standar gizi. Jangan serahkan nyawa anak-anak ke tangan amatiran yang baru kursus tiga bulan,” tegas Minerva.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayang mengklaim standar operasional prosedur pengelolaan dapur MBG telah mempunyai kebijakan baru. Ia menyebut SPPG dan mitra atau yayasan yang terlibat dalam program ini wajib menyediakan satu koki utama (chef) dan satu koki pendamping.
SOP baru ini diterapkan setelah melihat banyaknya kasus keracunan MBG belakangan ini. “Kalau dia seorang chef tersertifikasi, dia pasti paham ini,” kata Nanik dalam konferensi pers Verifikasi Calon Mitra Program MBG di Artotel Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.
Berkaitan dengan kasus keracunan massal di Bandung Barat, Nanik mengatakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut telah ditutup. Tim investigasi BGN menemukan dapur tersebut tak menjalankan SOP. Dia menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran berat dan BGN meminta maaf atas insiden tersebut.
Nanik juga menyampaikan, kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah dan mengorbankan kesehatan anak mungkin saja akan dibawa ke ranah pidana. “Bila teridentifikasi ada unsur pidana atau kesengajaan (bisa saja),” pungkasnya.
