Jakarta – Kerugian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) yang ditanggung PT KAI (Persero) menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. KAI tercatat menanggung kerugian hampir Rp 1 triliun pada semester I 2025.
Nevi menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 20 Agustus 2025.
Politisi PKS ini menekankan pentingnya transparansi dalam rencana masuknya Danantara dalam restrukturisasi utang KCIC.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural,” ujar Nevi. “DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain.”
Nevi mengapresiasi pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan LRT Jabodebek hingga 50,14%.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan kuantitatif harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan.
“Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang,” tegasnya.
Terkait digitalisasi, aplikasi Access by KAI yang mencatat 12,6 juta transaksi tiket (72% dari total penjualan) dinilai sebagai capaian positif.
Meski demikian, Nevi mengingatkan agar KAI tidak meninggalkan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.
“Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru,” tambahnya.
Dalam isu keberlanjutan, Nevi mengapresiasi roadmap KAI 2025-2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon 29% dan peningkatan skor GCG.
Namun, ia menekankan pentingnya indikator objektif serta audit independen. Menurutnya, keterbukaan data ESG menjadi kunci kepercayaan publik.
Nevi juga mengingatkan kembali sikap PKS sejak awal yang telah mengkritisi proyek kereta cepat karena adanya perubahan pelaksana dari Jepang ke China secara tergesa-gesa.
Menurutnya, hal tersebut kini terbukti menimbulkan masalah serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR,” pungkas Nevi. “Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya.”
