Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah berupaya mempercepat realisasi proyek strategis Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya pada seksi Sicincin/Kayu Tanam – Bukittinggi. Upaya ini diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta pemerintah daerah terkait.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan dibagi menjadi dua segmen utama untuk efisiensi pembangunan. “Pembangunannya direncanakan akan dibagi kedalam dua segmen utama, yakni segmen Sicincin/Kayu Tanam- Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer dan segmen Bukittinggi – Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer,” jelasnya usai rapat koordinasi di Kementerian PU, Selasa (3/2/2026).

Untuk meningkatkan aksesibilitas, setiap segmen akan dilengkapi dengan satu interchange atau simpang susun. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan seksi Sicincin/Kayu Tanam – Bukittinggi mencapai Rp 25,23 triliun.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa perencanaan proyek akan disesuaikan dengan kondisi geografis yang menantang. “Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi,” ujarnya.

Segmen Sicincin/Kayu Tanam- Padang Panjang akan memiliki dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer, yang terdiri dari terowongan pertama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer. Konstruksi jalan pada segmen ini akan menggunakan kombinasi metode, yaitu at grade (di atas permukaan tanah) sepanjang 4,45 kilometer, jembatan sepanjang 10 kilometer, dan sisanya terowongan.

Sementara itu, segmen Bukittinggi – Padang Panjang direncanakan dibangun dengan skema at grade sepanjang 17 kilometer dan jembatan sepanjang 2,71 kilometer.

Mahyeldi menekankan pentingnya survei dan analisis mendalam mengingat kompleksitas medan yang ada. “Mengingat karakteristik medan yang cukup komplek dan perlu terowongan, maka dibutuhkan survey dan analisis yang komprehensif sebagai dasar perencanaan. Saat ini, survey topografinya sudah selesai dilaksanakan,” terangnya.

Tahap selanjutnya adalah survei geoteknik berupa boring investigation atau penyelidikan tanah melalui pengeboran vertikal, yang dijadwalkan pada pertengahan Februari hingga awal Mei 2026. “Degan syarat, izin memasuki hutan lindungnya sudah keluar dari Kementerian terkait. Jika itu belum terbit, tim survey belum bisa bekerja,” imbuhnya.

Gubernur Mahyeldi mengharapkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah di berbagai tingkatan dan masyarakat, terutama dalam proses pembebasan lahan, agar pembangunan ruas tol ini dapat segera dimulai.

Rapat pembahasan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.

Komentar

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.