PADANG-Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita masih menjadi masalah krusial di Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, tercatat sekitar 128 ribu balita di provinsi ini mengalami stunting.
Dengan jumlah tersebut, Sumbar pun berada di peringkat 13 sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.
Masih dari data yang dirilis SSGI, prevalensi stunting di Sumbar menunjukkan tren naik dari 23,3% pada tahun 2021 menjadi 25,2% pada tahun 2022. Meskipun angka ini merupakan tren kenaikan dari tahun sebelumnya, angka ini juga mengalami penurunan dari data SSGI 2024 yang tercatat 24,9% dan sempat mencapai 27,7% di 2019.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) awal Agustus lalu menilai kondisi tingginya angka stunting ini cukup ironis, karena di sisi lain angka kemiskinan di Sumbar justru terus menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir.
Dengan kata lain, kata Medi, bahwa kemiskinan bukan satu-satunya penyebab stunting. Ada faktor lain seperti pola asuh, sanitasi, hingga akses terhadap layanan kesehatan yang menyebabkan masih tingginya prevalensi stunting di sejumlah kawasan Sumbar.
Dalam tema pembangunan tahun 2026, pihaknya pun mengarahkan pada penguatan fondasi transformasi pelayanan publik, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan dan upaya pengurangan stunting ini.
Pasaman Barat menjadi salah satu kawasan di Sumbar yang cukup tinggi angka stuntingnya. Sedikitnya, prevalensi stunting di kabupaten itu berada di angka 26,6 persen atau 4.574 balita.
Pemerintah setempat pun selain berupaya menanggulangi permasalahan itu dengan dana APBD-nya, juga menggandeng perusahaan kelapa sawit dan perbankan dalam upaya penurunan stunting ini.
Stunting yang masih tinggi ini pun bukan tanpa strategi dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Salah satu upaya mempercepat penurunan angka stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumbar menggerakkan program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk turut menjadi bagian.
Di program Genting Maret lalu, BKKBN Perwakilan Sumbar telah mencatat sebanyak 20.983 orang di seluruh kabupaten/kota yang teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting, yang nantinya bakal jadi sasaran utama program tersebut.
Program Genting ini diketahui dilaksanakan dengan semangat gotong royong tanpa melibatkan dana dari APBN atau APBD. Program ini pun digerakkan dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, pers, serta individu yang berpartisipasi secara sukarela.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi juga telah lama mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikut berkolaborasi untuk penurunan dan pencegahan stunting. Dan hal ini disambut baik oleh sejumlah perusahaan dengan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mengatasi masalah stunting.
PT. Semen Padang misalnya. Pihak perusahaan dengan dana CSR-nya menyalurkan Bantuan Makanan Tambahan atau PMT yang diberikan kepada keluarga balita berisiko stunting di beberapa kecamatan di Kota Padang. Kemudian juga pemberian nutrisi tambahan disalurkan kepada ibu hamil.
Agustus lalu, sejumlah perusahaan sawit di Kabupaten Pasaman Barat juga menyalurkan dana CSR mereka untuk membantu pemerintah setempat untuk mencegah dan menekan angka stunting.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pasaman Barat, Ikhwanri menyampaikan bahwa pelibatan perusahaan sawit dalam penanganan kemiskinan dan stunting merupakan inovasi daerah yang ada di Bappelitbangda dengan nama “Brondol Sawit” yaitu berkolaborasi kendalikan dan nolkan stunting melalui intervensi sensitif terpadu.
Awal September ini, PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) juga memperlihatkan komitmennya dalam menekan angka stunting. Dalam hal ini PT SEML menyelenggarakan kegiatan konvergensi penurunan stunting di Kecamatan Pauh Duo melalui penyaluran 3 ribu paket makanan tambahan hingga sosialisasi kesehatan dan gizi.
*Kolaborasi CSR Perusahaan-perusahaan untuk Penanganan Stunting*
Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Nissa Cita Adinia, S.Sos., M.Commun menilai penyaluran CSR untuk mengatasi masalah stunting bisa menjadi energi tambahan bagi pemerintah daerah setempat.
Menurut Nissa, adanya dukungan dari perusahaan dengan dana CSR-nya untuk mengatasi stunting juga akan semakin memperkuat tim yang dibentuk oleh pemerintah yang bergerak dalam mempercepat penurunan stunting ini.
“Pemerintah daerah pasti telah memiliki tim yang menjadi instrumen di tengah masyarakat, misalnya TPPS dan petugas puskesmas. Dengan adanya agensi pembangunan lain, dalam hal ini CSR, tentu akan semakin memperkuat misi percepatan penurunan stunting itu sendiri,” ujar Nissa Cita dalam kelas daring Journalism Fellowship on CSR (JFC) 2025 batch 2, Jumat (19/9).
Nissa juga mengatakan kalau dia juga pernah ikut serta dalam kegiatan percepatan penurunan stunting yang dikelola Yayasan Cipta pada 2024 yaitu PASTI (Partnership in Acceleration Stunting Reduction in Indonesia).
Dalam hal ini, katanya, ada kolaborasi dari sejumlah perusahaan besar dengan dana CSR mereka, seperti Bakti Barito dan Bakti BCA, yang programnya fokus mengatasi masalah stunting ini dari hulu ke hilir.
“Kolaborasi perusahaan dengan dana CSR-nya tentu akan lebih memperkuat langkah pemerintah daerah dalam penanganan stunting ini,” ujar Nissa.
*Inovasi CSR TBIG Dalam Penanganan Stunting*
Salah satu perusahaan yang konsisten menyalurkan dana CSR untuk membantu penanganan stunting adalah PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Perusahaan ini memiliki program untuk mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting di Indonesia melalui kegiatan, seperti edukasi gizi seimbang bagi ibu dan masyarakat, serta inisiatif sosial untuk meningkatkan literasi kesehatan guna mencegah stunting di daerah 3T.
Lie Si An, Chief of Business Support Officer PT TBIG mengatakan dalam satu dekade ini pihaknya memasukkan pencegahan stunting ke dalam program CSR perusahaan yang diramu dalam empat pilar, yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan dan budaya.
Lie Si An menjelaskan melalui salah satu program CSR-nya, Bangun Sehat Bersama, TBIG juga memberikan akses pelayanan kesehatan gratis dan penanggulangan stunting melalui Mobil Klinik (Monik) TBIG.
Dia juga mengklaim, pengoperasian enam Monik TBIG ini telah memberi manfaat kepada 127.529 warga 139 kabupaten/kota di 24 provinsi di Indonesia.
“Dengan Monik ini selain memberikan makanan bergizi juga memberikan edukasi ke keluarga di daerah-daerah tentang hidup sehat,” ujar Lie Si An, akhir Agustus lalu.
Lie Si An juga menekankan, CSR bukan hanya program tambahan perusahaan atau misi pencitraan, melainkan komitmen nyata membangun masyarakat. (wy)
