Pangkalpinang – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memantapkan program kerja prioritas, salah satunya mengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Organisasi pengusaha muda ini berencana mengelola 30 titik dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah.
Ketua Umum BPD HIPMI Bangka Belitung, Harry Ardianto Arsani, menjelaskan bahwa rencana pengelolaan puluhan dapur MBG ini telah dibahas dengan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan. Dari total 142 titik dapur MBG yang ada di Bangka Belitung, sebanyak 30 titik akan dikelola oleh HIPMI.
“Kami sudah bertemu dengan Bapak Tigor Pangaribuan untuk rencana ini. Dari total 142 titik dapur MBG di Bangka Belitung, sebanyak 30 titiknya akan kami kelola,” ujar Harry dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HIPMI Bangka Belitung di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai Pangkalpinang, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Melalui Rakerda ini, HIPMI berupaya merumuskan strategi dan mencari solusi atas kendala pengelolaan dapur MBG, khususnya terkait upaya mencukupi supply chain pangan. Harry menekankan pentingnya memperhatikan rantai pasok ketahanan pangan mengingat kondisi geografis Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan.
Salah satu kendala supply chain yang diidentifikasi adalah kebutuhan telur yang sangat besar, mencapai 380 ribu butir untuk 142 titik MBG. Pihaknya sedang menghitung ketersediaan pasokan telur lokal atau mempertimbangkan pengiriman tambahan dari Palembang.
“Kalau 142 titik MBG, kebutuhan telur saja sekitar 380 ribu butir kalau kami hitung. Apakah Bangka Belitung bisa memenuhi sendiri atau pasok dari Palembang. Inilah yang perlu kami rumuskan untuk inovasi apa yang akan dilakukan. Intinya, anggota HIPMI bukan menjadi penonton saja melainkan pelaku utama mengelola MBG ini,” tegas Harry.
Harry juga menuturkan bahwa upaya anggota HIPMI dalam menjalankan usaha tersebut sempat terkendala permodalan. Namun, hal ini telah diantisipasi dengan adanya kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Sumsel Babel untuk akses permodalan.
Dengan adanya MoU tersebut, Harry optimis anggota HIPMI akan lebih mudah mengembangkan usaha di berbagai bidang lainnya, seperti pertambangan, pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sektor kelautan perikanan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, mengingatkan bahwa program MBG harus berjalan sesuai standar, aman bagi penerima manfaat, dan benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi. Hasil pengawasan Ombudsman menemukan beberapa catatan yang perlu segera diperbaiki agar keselamatan penerima manfaat tidak terganggu.
Ombudsman menemukan bahwa di tingkat penerima manfaat, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur penanganan pengaduan jika terjadi masalah pada makanan. Padahal, di beberapa sekolah, makanan sempat datang terlambat. Selain itu, survei pemilihan menu pada satuan pendidikan juga belum dilakukan secara berkala.
Yozar menambahkan, Ombudsman juga menyoroti beberapa temuan serius lainnya. Di antaranya adalah distribusi makanan kering ke sekolah yang menggunakan kendaraan terbuka, dengan kemasan makanan yang rawan terpapar udara, debu, dan potensi polusi jalan. Pada salah satu titik, ditemukan benda asing dalam makanan yang tidak boleh dianggap sepele.
Persoalan lain meliputi tata ruang pengolahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan, keterlambatan penyaluran hingga melampaui enam jam, serta kualitas sayur mayur yang tampak kurang segar. “Ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru kami mengajak semua pihak untuk melihat fakta di lapangan dan memperbaiki celah sistem agar tidak ada risiko bagi penerima manfaat,” pungkas Yozar.
