Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya meredam kekhawatiran publik terkait nasib jalur kereta api di Lembah Anai. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa reaktivasi jalur kereta api tersebut menjadi fokus utama pemerintah daerah, membantah adanya rencana pembongkaran.
Penegasan ini disampaikan saat audiensi dengan perwakilan komunitas heritage di Istana Gubernur pada Selasa (30/12/2025). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin. “Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” ujarnya.
Mahyeldi mengaku terkejut dengan munculnya isu pembongkaran yang beredar luas. “Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” katanya.
Mengenai surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat menimbulkan polemik, Mahyeldi menduga adanya miskomunikasi. Ia menjelaskan, “Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah.”
Sebelumnya, Mahyeldi telah berkoordinasi dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Perhubungan, yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan kajian komprehensif terkait pelestarian dan pemanfaatan jalur kereta api. “Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” tuturnya.
Ia juga menyoroti penonaktifan jalur kereta api di Sumbar pada masa lalu sebagai sebuah kesalahan yang tidak boleh terulang. Pemerintah daerah kini memprioritaskan reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat.
Mahyeldi menambahkan bahwa persoalan surat tersebut telah diselesaikan melalui koordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal terkait. “Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini serta menyampaikan informasi kepada kami. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, arsitek dan pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir, menyambut baik ketegasan pemerintah. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan rel kereta api, serta melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur jembatan di kawasan cagar budaya.
Senada, Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api, menyampaikan bahwa masyarakat di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian. Ia menyoroti minimnya penjagaan dan penindakan yang menyebabkan aset rawan rusak dan hilang, serta aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian yang belum tertangani optimal.
