Jakarta – Pemerintah Pusat memberikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (15/1/2026), dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dengan dihadiri pula oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Muhammad Tito Karnavian menyatakan kekagumannya atas progres pemulihan yang dicapai Sumbar. “Dari hasil pengecekan dan rapat dengan kepala daerah, Sumatera Barat relatif paling cepat pulih. Pemerintahan berjalan normal, RSUD beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, dan aktivitas ekonomi mulai menggeliat,” ungkapnya.
Kendati demikian, Mendagri mengingatkan akan pentingnya perhatian lebih lanjut pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, infrastruktur jalan, serta revitalisasi kawasan wisata dan daerah aliran sungai. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat, untuk bersinergi.
Mahyeldi Ansharullah melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. “Bencana yang terjadi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, 401 orang luka-luka, dan 10.854 jiwa sempat mengungsi,” jelasnya.
Kerugian akibat bencana tersebut mencapai angka yang signifikan. Mahyeldi menyampaikan bahwa total nilai kerusakan mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan sebesar Rp17,91 triliun, sehingga nilai keseluruhan dampak mencapai Rp33,55 triliun. Data ini telah dirangkum dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
“Seluruh data tersebut telah kami tuangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan sudah kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” kata Mahyeldi.
Dokumen R3P ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan kebijakan dan memberikan dukungan berkelanjutan. Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat proses pemulihan. Ia menyoroti bahwa Sumbar berhasil menyelesaikan penyusunan R3P dalam waktu 18 hari, jauh lebih cepat dari batas waktu 90 hari yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
“Ini menjadi bukti keseriusan dan kesiapan kami di daerah untuk bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa 12 dari 16 daerah terdampak telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sementara empat daerah, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan, masih memerlukan penanganan yang lebih intensif.
Rapat koordinasi Satgas ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Forum ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
