Palembayan – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah berjuang menghadapi dampak finansial dari pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) di tengah upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Gubernur Mahyeldi Ansharullah telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali keputusan tersebut.
Dalam kunjungan lapangan ke daerah terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025), Gubernur Mahyeldi menyoroti kebutuhan mendesak akan dukungan finansial. Ia menyatakan bahwa surat permohonan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, dengan harapan agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dibatalkan. “Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” tegasnya.
Menurut data yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, bencana hidrometeorologi telah mengakibatkan kerusakan signifikan, termasuk 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 rumah hilang, dan 94 jembatan rusak. Kerusakan juga meluas ke berbagai ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa pengembalian alokasi dana efisiensi akan menjadi krusial dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Ia menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi sangat parah dan tersebar di berbagai wilayah. “Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.
Pemerintah Daerah berencana untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh infrastruktur yang terdampak dalam jangka panjang. “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ujar Mahyeldi.
Apresiasi disampaikan kepada berbagai pihak atas dukungan yang telah diberikan, termasuk Pemerintah Pusat, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, dan pemerintah provinsi lainnya. “Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ungkapnya.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemotongan TKD untuk Sumbar pada tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000, yang berdampak pada 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Rincian pemotongan anggaran tersebut meliputi: Provinsi Sumbar (Rp533.696.764.000), Kabupaten Limapuluh Kota (Rp124.641.054.000), Kabupaten Agam (Rp166.044.192.000), Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp108.969.699.000), Kabupaten Padang Pariaman (Rp58.947.752.000), Kabupaten Pasaman (Rp54.421.042.000), Kabupaten Pesisir Selatan (Rp41.120.576.000), Kabupaten Sijunjung (Rp57.476.193.000), Kabupaten Solok (Rp144.833.128.000), Kabupaten Tanah Datar (Rp127.405.106.000), Kota Bukittinggi (Rp101.495.495.000), Kota Padang Panjang (Rp78.913.718.000), Kota Padang (Rp371.919.111.000), Kota Payakumbuh (Rp116.884.868.000), Kota Sawahlunto (Rp93.292.313.000), Kota Solok (Rp108.828.013.000), Kota Pariaman (Rp92.432.391.000), Kabupaten Pasaman Barat (Rp128.370.026.000), Kabupaten Dharmasraya (Rp37.972.833.000), dan Kabupaten Solok Selatan (Rp81.229.163.000).
