Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meningkatkan fokus pada edukasi masyarakat sebagai langkah utama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian kondisi cuaca yang diperkirakan akan membawa curah hujan tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sebuah diskusi terfokus (FGD) yang membahas penanganan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana hidrometeorologi, menekankan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi risiko bencana. “Cuaca ini belum sepenuhnya stabil. Karena itu, masyarakat tetap perlu waspada dan siaga,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran tersebut menyoroti hasil kajian tim teknis yang menunjukkan bahwa curah hujan tinggi dapat memperparah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, kerusakan tanggul, serta fasilitas pengendali banjir lainnya. Oleh karena itu, selain kesiapsiagaan teknis pemerintah, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.
Pemerintah daerah berupaya mempercepat dan memperjelas alur informasi terkait potensi bencana hingga ke tingkat paling bawah. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak panik, namun tetap siap siaga dalam menghadapi kemungkinan terburuk.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. “Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Edukasi dan kewaspadaan bersama sangat menentukan,” kata Mahyeldi.
Dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang terkoordinasi, diharapkan risiko bencana dapat ditekan dan dampaknya dapat diminimalkan.
FGD tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bupati dan wali kota secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan instansi dan kementerian terkait. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman juga turut hadir dalam acara tersebut pada Senin (5/1/2026).
