Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang tengah memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan formal dan informal. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, menjelaskan bahwa penguatan SDM menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. “Kami memiliki program beasiswa bagi mahasiswa dan calon ulama, serta program Satu Rumah Tangga Satu Hafiz yang terus kami kembangkan secara bertahap,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah kota juga tengah menjalankan sejumlah strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk modernisasi pasar rakyat dan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta penguatan sektor industri kreatif. “Saat ini kami juga fokus pada revitalisasi pariwisata budaya dan religi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk revitalisasi Pasar Induk dan Pasar Sayur Bukit Surungan,” jelasnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kolaborasi yang kuat akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan mengoptimalkan program pembangunan.
Gubernur juga menyoroti potensi besar Kota Padang Panjang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan sektor perdagangan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia optimistis perekonomian Sumbar akan tumbuh lebih baik pada tahun 2026, seiring dengan masuknya anggaran besar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencapai triliunan rupiah tentu akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah adaptif dalam pengelolaan anggaran agar pembangunan tetap berjalan. “Kita harus merespons kondisi ini dengan cepat. Jangan sampai pembangunan terhenti. Fokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pesannya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Padang Panjang, Allex Saputra, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang Panjang.
