Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mencegah korupsi. Penegasan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).
Mahyeldi menyebut Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai instrumen penting. Keduanya berfungsi mengukur dan memperkuat integritas birokrasi.
“SPI adalah gambaran nyata persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi,” kata Mahyeldi.
MCP, lanjutnya, mendorong perbaikan pada delapan area strategis. Area tersebut meliputi APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, dan tata kelola BUMD.
Data menunjukkan skor SPI Sumbar tahun 2024 sebesar 67,20 poin, di bawah rata-rata nasional (71,53 poin). Namun, skor MCP Sumbar mencapai 92 poin, melampaui rata-rata nasional (85 poin).
“Kota Padang Panjang meraih skor 94 poin, menunjukkan konsistensi dan menjadi yang terbaik secara nasional sejak 2018,” ungkap Mahyeldi.
Gubernur mengakui adanya tantangan, seperti gratifikasi yang dianggap biasa. Selain itu, promosi jabatan yang sarat kepentingan, dan lemahnya perlindungan pelapor (whistleblower) juga menjadi perhatian.
Pemprov Sumbar telah mengambil langkah-langkah pencegahan. Langkah tersebut termasuk membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, pelaporan e-LHKPN, penguatan SPIP, dan pembentukan Satgas Saber Pungli.
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan skor SPI ke kategori “terjaga” (78-100). Peningkatan skor MCP 2025, dan optimalisasi pencegahan korupsi melalui sinergi semua pihak juga menjadi target.
Rakor ini dihadiri oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Inspektur Daerah, Kepala OPD Pemprov Sumbar, serta admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
