Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, memberikan sejumlah catatan penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjelang genap satu tahun masa jabatannya pada 20 Oktober 2025. Ganjar menyoroti perlunya pengawasan ekstra pada program prioritas berskala masif serta penyesuaian anggaran di tengah beban utang Indonesia yang besar.
Ia menjelaskan, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat membutuhkan pengawasan ketat. Menurut Ganjar, penyesuaian anggaran juga sangat krusial agar tidak memberatkan pemerintah di tengah situasi ututang negara yang tinggi.
“Maka saya katakan itu sebagai adjustment, sehingga tidak membikin beban dari pemerintah berat. Karena kita juga harus bayar utang banyak kan,” kata Ganjar di Midaz Golf Senayan, Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Minggu (19/10).
Kekhawatiran Ganjar tersebut didukung data Bank Indonesia (BI) yang mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025. ULN tumbuh melambat 2,0% (yoy) menjadi US$ 431,9 miliar, atau setara sekitar Rp7.161 triliun (kurs Rp16.580 per dolar AS).
Di sisi lain, Ganjar menyadari bahwa situasi pemerintahan di tahun pertamanya tidaklah mudah. Kondisi geopolitik saat ini turut menjadi tantangan eksternal yang signifikan.
“Pemerintah hari ini saya tahu tidak cukup mudah untuk melaksanakan program karena situasi eksternalnya juga tidak mendukung, situasi eksternalnya buruk, maka kita mesti berbenah,” ujar Ganjar.
Meski demikian, Ganjar menekankan bahwa terlepas dari kondisi eksternal yang disebutnya tidak mendukung, pekerjaan rumah utama bagi Prabowo-Gibran adalah menunaikan janji-janji politik mereka kepada rakyat.
