Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem yang tangguh. Seruan ini bertujuan mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$109 miliar (Rp1,08 kuadriliun) pada tahun 2025.
Kartika menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu komunitas digital terbesar di dunia. Namun, ia juga mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai berbagai risiko ancaman, termasuk serangan siber yang menargetkan sektor-sektor strategis. “Kita harus lebih siap menghadapi tantangan ini bersama-sama,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
Ia memberikan apresiasi kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) atas penyelenggaraan Digital Resilience Summit 2025. Acara tersebut menjadi forum penting yang mempertemukan pemimpin industri, regulator, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas isu-isu krusial dalam membangun ketahanan digital di Indonesia.
Perhelatan yang mengusung tema “Integrating Cybersecurity, AI, Quantum & Privacy for Enterprise Resilience” ini merupakan hasil kolaborasi dengan PT Xynexis International. Ini menunjukkan komitmen kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan digital nasional.
Direktur Utama PERURI Dwina Septiani Wijaya menyatakan bahwa summit ini merupakan momentum dan wadah strategis bagi perseroan. Tujuannya adalah memperkuat kontribusi PERURI dalam membangun ekosistem teknologi dan keamanan digital di tanah air. “Di era disrupsi yang penuh risiko, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga,” katanya.
Senada, Direktur Digital Business PERURI Farah Fitria Rahmayanti menuturkan bahwa setiap pihak harus mampu memanfaatkan perubahan teknologi untuk menghadapi ancaman serangan siber dan deepfake. Ia menyoroti pentingnya kemampuan mengintegrasikan cyber security (keamanan siber), artificial intelligence (kecerdasan buatan), dan teknologi kuantum untuk menjaga data privacy (privasi data) yang dikelola perseroan.
Farah juga menyampaikan peran vital regulator dalam menetapkan standar tata kelola dan etika penggunaan teknologi, mengingat teknologi selalu memiliki dua sisi, ancaman sekaligus peluang. “Regulator perlu menetapkan standar-standar bagaimana governance (tata kelola) dan etika bisa dilaksanakan,” tambah Farah.
CEO PT Xynexis International Eva Noor turut menegaskan pentingnya sinergi. Menurutnya, semua pihak harus bersinergi dalam menyelesaikan isu-isu keamanan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan privasi data. “Forum ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, industri, dan akademisi untuk mencari solusi konkret agar Indonesia benar-benar siap menghadapi masa depan digital,” pungkas Eva.
