Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya penguatan sistem logistik pangan nasional untuk menekan disparitas harga antar wilayah. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding, Senin (30/03/2026), di Gedung Nusantara I.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan bahwa pemerataan distribusi pangan hingga ke pelosok menjadi kunci utama. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah. “Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Nevi juga menyoroti perlunya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat. Menurutnya, transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha. “Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” katanya.
Dalam rapat yang membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026, Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD. Namun, Nevi menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.
Kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal juga menjadi perhatian Nevi, dengan tujuan agar ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.
Nevi juga menekankan bahwa ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dukungan tersebut mencakup rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat. “ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal. “ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi.
