Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat. Sosialisasi ini menyasar warga Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan wilayah sekitarnya.
Acara yang diselenggarakan di Padayo, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, pada Jumat (13/3/2026), tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayah Sumatera Barat.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Perda Nomor 4 Tahun 2023 adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana. “Sumbar adalah daerah yang rawan bencana alam sehingga dengan adanya Perda ini masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi bencana dan memahami langkah antisipasi yang harus dilakukan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa besar dari zona megathrust Mentawai.
Perda tersebut mencakup berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Pasal 18 mewajibkan setiap pembangunan yang memiliki risiko tinggi untuk dilengkapi dengan analisis risiko bencana. Pasal 19 mengatur rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana, termasuk penerapan standar keselamatan serta sanksi bagi pihak yang melanggar.
Penyebarluasan informasi terkait Perda ini dinilai penting agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya mitigasi bencana. “Kami juga akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi situasi darurat,” ungkapnya. Dukungan masyarakat, lanjutnya, adalah kunci dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Selain sosialisasi Perda, ia juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar. Ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah juga disinggung. Ia mengatakan, “MBG itu adalah investasi masa panjang untuk peningkatan kecerdasan anak-anak kedepannya.” Pengalihan anggaran pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi alasan berkurangnya bantuan langsung tunai. Ia menambahkan, “Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa keuntungan MBG lebih besar dibandingkan BLT.”
