Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah merampungkan serangkaian reses perorangan di delapan daerah pemilihan (dapil), menandai berakhirnya masa sidang kedua tahun 2025/2026. Kegiatan ini difokuskan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam merumuskan program pembangunan daerah yang lebih responsif.
Reses yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 Februari 2026 untuk dapil I hingga VII, dan diperpanjang hingga 12 Februari 2026 untuk dapil VIII, mencakup berbagai isu krusial. Aspirasi yang disuarakan masyarakat meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta permasalahan di sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan program dan penganggaran daerah. “Untuk sektor pertanian, di antaranya kebutuhan bibit unggul bersertifikasi, pupuk bersubsidi, hingga persoalan harga jual komoditas,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dalam setiap usulan pembangunan, terutama infrastruktur jalan. “Kalau usulan lengkap, pengerjaan bisa maksimal dan tidak bermasalah di kemudian hari,” tegasnya saat berdialog dengan warga Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, pada Minggu (8/2/2026).
Muhidi menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi bersifat kolektif dan bukan untuk kepentingan individu. Aspirasi yang diterima akan diklasifikasikan berdasarkan kewenangan pemerintah kota atau provinsi dan disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menampung keluhan warga Pauh yang terdampak bencana banjir bandang. Warga mengeluhkan kebutuhan mendesak akan perbaikan irigasi, normalisasi aliran sungai, perbaikan jalan dan jembatan, serta pemulihan sawah dan ladang, termasuk penyediaan hunian tetap (huntap). “Jembatan permanen akan dibangun, namun dalam waktu dekat akan diupayakan jembatan darurat agar bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda motor,” ungkapnya saat berinteraksi dengan warga di Huntara Mandiri Kepalo Koto, Pauh, pada Jumat (6/2/2026).
Evi juga menyoroti urgensi pendataan yang akurat terkait bantuan bagi sawah yang terdampak. “Pendataan dilakukan berjenjang dari RT/RW hingga provinsi,” jelasnya, menekankan perlunya kehati-hatian untuk menghindari masalah serupa pembangunan huntap di Pasaman yang belum terselesaikan sejak 2022. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari 200 warga.
