Padang – Kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan Andesit di Padang Pariaman mendorong warga Nagari Kasang untuk mencari keadilan melalui audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026, di ruang khusus DPRD Provinsi Sumbar, menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Salah seorang peserta audiensi mengungkapkan bahwa masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses perencanaan pertambangan. “Kita sengaja menyampaikan aspirasi soal tambang Andesit di Padang Pariaman, karena menimbulkan keresahan perempuan khususnya di Padang Pariaman,” ujarnya, menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Warga Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang batu andesit PT Dayan Bumi Artha. Mereka khawatir akan ancaman longsor, banjir, dan kerusakan sumber air di kawasan DAS Batang Anai. “Kami perempuan diminta berikan tanda tangan diawalnya dijanjikan akan diberi fasilitas air bersih, tetapi setelah berjalan waktu terungkap tanda tangan kami disalahgunakan,” ungkapnya, menambahkan bahwa mereka bahkan menerima ancaman atas upaya mereka menyuarakan keprihatinan. “Kami datang kesini saja, dapat ancaman. Kami minta hentikan tambang andesit di Kasang.”
Menanggapi keluhan tersebut, Gino Irwan, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, berjanji untuk menindaklanjuti permasalahan ini. “Kita akan koordinasikan untuk tinjau ulang, kalau ada diskriminalisasi dan kita akan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai representasi rakyat, Irwan menekankan komitmen DPRD untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kita tidak ingin persoalan menjadi berlarut- larut, karena idealnya masalah pasti ada solusi. Pihak masyarakat, pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Investor harus menjalankan aturan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
