PADANG – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mewaspadai potensi defisit anggaran dalam Rancangan APBD 2026. Sorotan ini muncul dalam rapat paripurna yang membahas pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, Jumat (3/10/2025).
Penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian utama sejumlah fraksi. Mereka juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah.
Fraksi Golkar menilai kemandirian fiskal Sumbar masih rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 47,5% dari total pendapatan.
Fraksi PKS menyoroti posisi pembiayaan netto dan surplus yang tipis. Kondisi ini mengindikasikan ruang fiskal yang sempit dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menyoroti penurunan target pendapatan daerah sebesar 1,97% dibandingkan APBD 2025.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh masukan dari DPRD. Pemerintah berkomitmen menyusun APBD secara transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan APBD 2026. Tahapan selanjutnya adalah jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.
