Solok – Di tengah duka mendalam akibat bencana yang melanda Kota Solok, pertanyaan mengenai prioritas muncul seiring dengan keberangkatan sejumlah anggota DPRD Kota Solok untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tindakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menilai kurangnya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi.
Keberangkatan ini menambah catatan kontroversi, menyusul kejadian serupa di DPRD Padang Pariaman yang melakukan kunjungan kerja ke Sleman di tengah kondisi yang sama. Banyak pihak menyayangkan keputusan anggota DPRD Kota Solok untuk tetap melakukan perjalanan dinas, sementara daerah lain memilih menunda kegiatan serupa sebagai wujud solidaritas terhadap musibah di Sumatera Barat.
Solidaritas dan bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR RI, dan Gubernur Jawa Barat, yang secara langsung memberikan dukungan kepada para korban bencana di Sumatera Barat.
Candra, seorang warga Kampung Jawa, menyampaikan kekecewaannya atas keberangkatan anggota DPRD Kota Solok. “Alun kariang aia mato, mayik masih tabujua, bak kato rang Minang nan apak wak di dewan takaja pulo pai pelesiran . Dima hati mereka,” ungkapnya dengan nada penuh kekecewaan.
Fauzi Rusli, Ketua DPRD Kota Solok, mengonfirmasi keberangkatan anggota DPRD dari Komisi 1. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini telah direncanakan dan disetujui sebelumnya karena dianggap krusial bagi kepentingan daerah dan masyarakat.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa kunjungan Komisi 1 ke Kabupaten Bogor bertujuan untuk membahas peran Satpol PP dalam penegakan Perda dan peningkatan pendapatan asli daerah, serta regulasi terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 3 sampai 6 Desember 2025.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa dari enam anggota Komisi 1 yang terdaftar dalam surat tugas, satu orang tidak dapat berangkat karena adanya larangan dari partai politik yang bersangkutan untuk tidak meninggalkan daerah hingga situasi membaik.
Agandha Armen, dari Presedium LSM Solina (Solok Lintas Nagari), mengungkapkan penyesalannya atas keberangkatan anggota DPRD dari Komisi 1 tersebut. Ia mengakui bahwa konsultasi dan berbagi informasi diperbolehkan, namun menyayangkan waktu keberangkatan yang dianggap tidak tepat. “Keberangkatan wakil madyarakat itu terjadi pada moment yang tidak pas karena bagaimanapun keberangkatan tersebut bisa saja dibatalkan untuk ditunda karena ada kepentingan yang lebih mendesak,” ujarnya.
Upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari Sekretaris Dewan, Arjuna, melalui sambungan telepon terkait keberangkatan Komisi 1 ke Kabupaten Bogor tidak berhasil. Arjuna menyatakan tidak mengetahui perihal keberangkatan enam anggota DPRD dari Komisi 1, yang mengindikasikan adanya miskomunikasi antara Dewan dan sekretaris Dewan.
