Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti pentingnya pemulihan sistem irigasi di Sumatera Barat (Sumbar) pasca bencana hidrometeorologi. Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyatakan bahwa pemulihan irigasi adalah kunci utama dalam membangkitkan kembali perekonomian daerah.
Dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Selasa (13/1/2026), Rahmat menyampaikan, “Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pasca bencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah.”
Rahmat menjelaskan bahwa masalah irigasi bukan hanya sekadar isu sektoral. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa irigasi memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi para petani, serta stabilitas pasokan komoditas nasional. Ia menambahkan bahwa Sumbar memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga pangan untuk beberapa komoditas penting.
Menurut inventarisasi awal, perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem irigasi di Sumbar mencapai angka Rp 2 triliun. “Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, agar program pemulihan dapat berjalan secara maksimal.
Rahmat juga menyoroti peran vital irigasi dalam menjaga Sumbar sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. Ia menjelaskan, “Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan ke luar negeri, dan ini yang harus sama-sama kita perhatikan.”
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah dan kelompok tani dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pemulihan irigasi. “Pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan dikhawatirkan menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, jadi kita harap hal tersebut dilakukan,” sebutnya.
Rahmat menambahkan bahwa pemulihan sektor pertanian pasca bencana juga harus mencakup aspek pendukung lainnya, seperti perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen. Ia menyimpulkan, “Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak.”
