Banggai Kepulauan – Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum maksimal, menyusul masifnya kejadian keracunan di berbagai wilayah. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan 5.360 anak di seluruh Indonesia keracunan akibat program ini, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.
Edy Wuryanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG di Baubau, Lamongan, Sumbawa, dan Gunungkidul. Ia menegaskan bahwa fakta ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kontrol mutu program. “Fakta adanya penerima manfaat MBG yang menunjukkan gejala keracunan menunjukkan lemahnya kontrol mutu,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 September 2025.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, akar masalah keracunan massal ini tidak lepas dari peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang terlalu fokus mengejar kuantitas dapur demi meningkatkan serapan anggaran. Edy menduga BGN hanya mengejar jumlah dapur, sementara standar kualitasnya diabaikan, meskipun anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun baru terserap 18,6 persen.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan,” kritik Edy. Ia menambahkan, akibatnya banyak dapur dibangun asal jadi dan tidak memenuhi standar.
Edy menjelaskan, pembangunan dapur MBG yang diserahkan kepada yayasan masyarakat dinilai kurang tepat lantaran banyak yayasan yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya memadai untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar. Ia meminta pembangunan awal pendirian SPPG harus diawasi ketat untuk menghindari potensi cemaran.
Edy mengusulkan agar yayasan diberikan pinjaman lunak untuk mendirikan SPPG yang sesuai ketentuan. “Pembenahan dari hulu ini penting karena membangun SPPG ini bukan hanya mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar harapannya dapat mengurangi adanya cemaran yang masuk dalam makanan,” tuturnya.
Selain itu, Edy menyoroti perlunya akreditasi atau verifikasi SPPG dari lembaga di luar BGN untuk memastikan kelayakan dan standar mutu. Ia mendesak agar SPPG yang belum sesuai standar tidak diizinkan beroperasi demi melindungi penerima manfaat.
Tidak hanya BGN, Edy juga mengkritisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan daerah yang belum optimal menjalankan fungsi pengawasan. Ia menyebut BPOM dan Dinkes seharusnya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal sebulan sekali, apalagi BPOM telah menerima tambahan anggaran Rp 700 miliar untuk pengawasan SPPG. “Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” tegas Edy.
Pada kesempatan terpisah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan temuan mengerikan: 5.360 anak di berbagai daerah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program pemerintah tersebut.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyatakan bahwa insiden berulang ini menjadikan MBG sebagai ancaman serius bagi keselamatan siswa. Ia menyebut program ini justru menjerumuskan anak-anak ke dalam penderitaan dan risiko kehilangan nyawa.
“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa,” seru Ubaid.
Atas temuan tersebut, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Organisasi ini juga menyerukan agar keselamatan anak ditempatkan di atas target politik pemerintah.
Kasus keracunan terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Sebanyak 251 siswa dari sekolah dasar hingga menengah atas harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makan bergizi gratis pada Rabu, 17 September 2025.
