Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI, memberikan pandangannya terhadap langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pengelolaan anggaran negara.
Nevi menilai bahwa perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, kebijakan ini secara langsung menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. “Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator tersebut menyoroti dampak berganda sektor perumahan terhadap berbagai industri di dalam negeri. Sektor ini dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap industri semen, baja, keramik, furnitur, hingga sektor pembiayaan. Namun, ia mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya menguntungkan pengembang besar. “Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan TKDN, serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja,” tegasnya.
Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi memahami langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan kas negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan. “Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.
Kendati demikian, Nevi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana negara. Ia mengingatkan bahwa bank BUMN bukan hanya tempat menyimpan dana, melainkan juga instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. “Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil,” tambahnya.
Selain itu, Nevi juga memberikan tanggapan terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara. Ia menilai bahwa kebijakan ini perlu menyeimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri. Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.
Nevi menyatakan dukungannya terhadap penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. “Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkasnya, 20 Juni.
