Jakarta Utara – Ledakan mengguncang SMAN 72 Kelapa Gading pada Jumat, 7 November 2025, sekitar pukul 12.15 WIB. Insiden yang terjadi di aula dan pintu belakang sekolah ini mengakibatkan 54 siswa mengalami luka-luka.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab ledakan, termasuk menelusuri dugaan kuat adanya keterlibatan siswa yang menjadi korban perundungan atau bullying.
“Polisi harus mengungkap motif dan latar belakang kejadian ini secara menyeluruh, termasuk jika ada indikasi bahwa pelaku merupakan korban bullying. Hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Lalu dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 8 November 2025.
Menurut informasi dari sejumlah saksi mata, seorang siswa kelas XII ditemukan terkapar dengan senjata mainan di dekatnya. Polisi juga menemukan kaleng minuman yang dimodifikasi dengan sumbu serta sebuah remot kecil di lokasi kejadian.
Anak tersebut dilaporkan mengenakan sepatu boots, celana hitam, dan kaus tanpa lengan berwarna putih bertuliskan “Natural Selection”. Pada senjata mainan yang ditemukan, terdapat tulisan “Welcome to Hell,” “For Agartha,” serta nama-nama pelaku penembakan masjid di luar negeri: Brenton Tarrant, Alexandre Bissonnette, dan Luca Traini.
Saksi mata juga mengungkapkan bahwa siswa tersebut dikenal pendiam dan kerap menjadi target perundungan oleh teman-temannya. Salah satu saksi berinisial ZA menyebut siswa itu sering menggambar senjata dan gemar menonton video kekerasan. Saksi lain berinisial I membenarkan bahwa anak tersebut pendiam dan sering dirisak.
Lalu Hadrian menilai bahwa insiden ini bukan sekadar tindak kekerasan semata, melainkan cerminan dari persoalan sosial dan psikologis yang lebih serius di lingkungan pendidikan. Menurutnya, kasus ini menunjukkan bahwa isu perundungan di sekolah telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Penanganan tersebut, lanjut Lalu, tidak cukup hanya dengan melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, tenaga pendidik, psikolog, hingga orang tua siswa. “Semua pihak harus turun tangan. Pencegahan dan penanganan perundungan tidak bisa diserahkan pada sekolah saja. Harus ada sistem deteksi dini, pendidikan karakter yang kuat, dan layanan konseling yang efektif,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan, kata Lalu Hadrian, akan memantau perkembangan kasus ini. Pihaknya juga akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan iklim sosial di sekolah. “Kami di Komisi X DPR RI akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan pihak terkait untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anak,” pungkasnya.
