Jakarta – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menjadi sorotan menyusul rentetan kasus keracunan massal yang menimpa siswa di sejumlah daerah. Desakan agar program ini dihentikan sementara datang dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, sementara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan melakukan pengawasan ketat.
Sejak digulirkan awal tahun ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sudah ada 5.360 anak dan warga terdampak keracunan yang diduga bersumber dari menu MBG. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM menunjukkan angka berbeda, namun total korban berada di kisaran 5.000 orang. Per 21 September 2025, jumlah korban keracunan menu MBG bertambah menjadi 6.452 orang.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menilai kasus keracunan massal ini terjadi karena Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dijalankan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN saat ini telah melakukan pengawasan ketat dan meminta koordinator regional untuk mengecek langsung dapur agar tetap mengedepankan SOP serta petunjuk teknis yang ditetapkan instansinya.
Akibat kasus keracunan massal ini, Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), JPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan berbagai pihak lainnya, mendesak penghentian sementara program MBG. Koalisi ini juga telah beraudiensi dengan Komisi IX DPR untuk membahas persoalan tersebut.
Pimpinan DPR menanggapi serius masalah ini. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan lembaganya akan mengawasi SPPG yang beroperasi sebagai dapur MBG. Parlemen, kata Puan, akan turun langsung memeriksa sumber masalah dari kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Kami akan mengawasi ke tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung sebenarnya masalahnya itu seperti apa,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025. Ia menekankan pentingnya evaluasi total secara kolaboratif agar masalah ini tidak terulang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong adanya investigasi lapangan untuk mencari penyebab keracunan massal menu MBG. Ia meminta aparat penegak hukum untuk terlibat dalam investigasi rentetan kasus ini. Dasco juga mendorong BGN agar menyikapi masalah ini dengan serius dan segera mengevaluasi program tersebut.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta dapur SPPG untuk mencicipi menu makanan bergizi gratis sebelum didistribusikan kepada siswa. Langkah preventif ini, kata dia, diperlukan untuk mencegah kasus keracunan massal.
“Dapur SPPG wajib melakukan tes organoleptik, yaitu melihat, mencium, dan mencicipi baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan,” jelas Cucun dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 25 September 2025. Ia juga mengusulkan dapur SPPG dilengkapi alat uji pangan dan mendorong penguatan program melalui peraturan presiden agar BGN tidak bekerja sendiri.
