Padang – Komite IV DPD RI menyoroti temuan berulang dalam laporan keuangan daerah di Sumatera Barat. Temuan ini mencakup kekurangan volume, anggaran tidak sesuai spesifikasi, dan biaya perjalanan dinas.
Sorotan tersebut muncul saat kunjungan kerja ke BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Senin (10/11). Senator DPD RI meninjau tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2025.
Ketua rombongan, Senator Elviana, mendesak penghentian temuan berulang. “Jika terjadi lagi, untuk apa dilakukan pemeriksaan setiap tahun,” tegasnya.
Senator Cherint Iralloza Tasya menyoroti perlunya peningkatan transparansi BPK RI Perwakilan Sumbar. Ia menyebut tindak lanjut temuan belum mencapai 80 persen.
Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi masukan dalam rapat konsultasi dengan BPK RI pada 25 November mendatang. Diharapkan, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik dengan mematuhi IHPS.
