Padang – Pemerintah Kota Padang terus berupaya memulihkan sistem irigasi dan sungai yang rusak akibat banjir bandang yang melanda kota itu pada 28 November 2025. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko banjir di masa depan.
Sebagai tanggapan cepat terhadap perubahan alur sungai, erosi tebing, dan pendangkalan yang disebabkan oleh material banjir seperti pasir, lumpur, kayu, dan bebatuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang mengerahkan alat berat untuk melakukan normalisasi di berbagai titik strategis.
Normalisasi sungai difokuskan di Kampung Tanjung, Kelurahan Gunung Sarik, pada Jumat (19/12/2025). Penanganan juga menyasar aliran Sungai Kuranji hingga kawasan Batu Busuk, serta beberapa aliran sungai lain yang mengalami perubahan alur dan pendangkalan pascabanjir bandang.
Tidak hanya sungai besar, Dinas PUPR Kota Padang juga melakukan normalisasi pada jaringan irigasi yang terdampak banjir. Penanganan dilakukan di daerah Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kubu Utama Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh, serta lokasi-lokasi lain yang mengalami penyumbatan saluran air akibat material banjir yang terbawa arus.
Di setiap lokasi, alat berat difungsikan untuk membersihkan endapan material, memperbaiki alur aliran air, serta menata kembali tebing sungai dan dinding irigasi yang mengalami kerusakan.
Dinas PUPR menyatakan bahwa kegiatan normalisasi ini akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan urgensi penanganan di masing-masing wilayah.
Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air, mencegah terjadinya genangan, serta menekan risiko banjir susulan, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Pemerintah Kota Padang mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai dan saluran irigasi, untuk tetap waspada serta berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan.
Melalui upaya normalisasi yang dilakukan secara menyeluruh, Pemko Padang berharap sistem pengendalian air di kota ini dapat kembali berfungsi optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
