Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil menambah kuota kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat sebanyak 23.639 jiwa setelah disetujui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penambahan kuota ini tidak terlepas dari dukungan dan pengawalan intensif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyatakan bahwa usulan penambahan kuota ini diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada awal April 2025 dan mendapatkan pengawalan intensif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ia mengungkapkan, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, berperan aktif dalam menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat hingga penambahan ini disetujui.
“Ini bentuk kolaborasi konkret antara Pemkab Dharmasraya dengan Pemprov Sumbar. Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Buya Mahyeldi, dan terkhusus kepada Wagub Vasko Ruseimy yang tidak hanya mendampingi, tapi membuka jalan komunikasi langsung ke pusat,” kata Annisa di Dharmasraya, Senin (27/5/2025).
Annisa menjelaskan, dengan tambahan ini, kuota BPJS PBI pusat Dharmasraya meningkat dari 58.534 jiwa menjadi 82.170 jiwa. Ia menyebut, peningkatan ini menjadi salah satu capaian penting dalam 100 hari kerja Bupati Annisa dan Wakil Bupati Leli Arni serta memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Annisa menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab Dharmasraya dan Pemprov Sumbar akan terus diperkuat, mencakup berbagai sektor strategis. “Komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi akan terus kami intensifkan, agar hasilnya nyata bagi masyarakat Dharmasraya,” tuturnya.
Sebelumnya, Annisa mengunjungi Kementerian Sosial Republik Indonesia pada April 2025 untuk mengantar sejumlah proposal, termasuk permohonan penambahan kuota BPJS Kesehatan PBI, yang prosesnya dibantu langsung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdadin), Joko Widiarto, membenarkan bahwa penetapan kuota baru dilakukan setelah proses validasi dan harmonisasi data terpadu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama. “Kami dari Pemprov hadir untuk memastikan kebutuhan daerah didengar pusat. Tidak bisa hanya menunggu—harus kita kawal. Ini kerja kolaboratif yang membanggakan,” ucapnya di Dharmasraya, Senin (27/5/2025).
Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya, Martin Efendi, mengatakan tambahan ini akan sangat membantu dalam menutup celah jaminan kesehatan yang selama ini masih dirasakan sebagian warga.
“Kami sudah verifikasi DTKS. Tambahan ini menjangkau yang sebelumnya belum ter-cover. Ini langkah maju,” sebutnya.
