Pesisir Selatan – Potensi maritim di Pesisir Selatan akan mendapatkan perhatian khusus dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) II. Hal ini ditandai dengan rencana pendirian Pos TNI Angkatan Laut (Pos AL) di Muara Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Komandan Kodaeral II, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, meninjau langsung lokasi yang diusulkan pada Kamis (22/1/2026). Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kodaeral II untuk meningkatkan peran strategis dalam membina potensi maritim di wilayah teritorialnya. Lokasi seluas 500 meter persegi tersebut dinilai strategis untuk mendukung pengamanan wilayah laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Menurut Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, keberadaan Pos AL di Punggasan Utara akan menjadi garda terdepan TNI AL dalam mempercepat pembangunan wilayah pesisir. “Kehadiran Pos AL bukan semata untuk pengamanan, tetapi juga sebagai pembina potensi maritim, sehingga masyarakat pesisir dapat berdaya dan sejahtera,” ujarnya. Selain itu, Pos AL juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan laut serta memperkuat pertahanan dan kedaulatan NKRI.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kodaeral II, termasuk Asisten Intelijen, Komandan Satuan Patroli, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan, dan Kepala Dinas Teritorial Kodaeral II. Rombongan disambut oleh unsur Forkopimca dan tokoh masyarakat setempat, termasuk Camat Linggo Sari Baganti, Kapolsek Linggo Sari Baganti, Wali Nagari Punggasan Utara, Wali Nagari Muara Kandis, Wali Nagari Sungai Tunu Barat, serta perwakilan tokoh masyarakat Pesisir Selatan.
Dukungan penuh terhadap rencana pendirian Pos AL Muara Jambu juga datang dari Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Fraksi PAN, Novermal, yang turut mendampingi kunjungan. Ia menekankan pentingnya keberadaan Pos AL bagi daerah pesisir seperti Pesisir Selatan yang memiliki garis pantai panjang dan potensi maritim besar. “Pendirian Pos AL ini sangat strategis, bukan hanya untuk pengamanan laut, tetapi juga untuk pembinaan potensi maritim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami di DPRD tentu mendukung penuh, termasuk melalui mekanisme hibah tanah dan bangunan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
