Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sanggup melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Purbaya menegaskan, pembayaran utang tersebut tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena Danantara memiliki dana yang cukup dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) sekitar Rp 90 triliun, sementara utang sepur kilat sebesar Rp 2 triliun setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
“Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayar tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun banyak di situ,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Meski demikian, Purbaya menambahkan, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani saat ini sedang mengkaji skema pembayaran utang ini. Menurut Purbaya, China Development Bank tidak mensyaratkan pemerintah untuk membayar, asalkan struktur pembayarannya jelas. “Jadi seharusnya tidak ada masalah,” tambahnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria telah menjelaskan dua opsi penyelesaian yang tengah dikaji. Opsi tersebut meliputi penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, sebagaimana praktik umum di industri perkeretaapian lainnya.
Dony juga menyoroti dampak ekonomi signifikan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini telah meningkatkan mobilitas dan jumlah penumpang mencapai 30 ribu orang per hari. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga aspek keberlanjutan bisnis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) – yang kini menjadi bagian dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI – melalui skema pembiayaan yang tepat.
Senada, Menteri Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat ini. Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, 12 Oktober 2025, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN. “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya.
Ketika ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada malam itu, Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut tidak masuk dalam diskusi. “Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” pungkas Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media.
