Jakarta – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, menanggapi kritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana merger maskapai Garuda Indonesia dengan Pelita Air. Dony menyatakan menghargai setiap masukan yang disampaikan, melihatnya sebagai upaya penyempurnaan dan penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pernyataan tersebut disampaikan Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 September 2025. Ia menjelaskan bahwa kritik dan beragam pendapat merupakan hal positif untuk menyiapkan proses yang lebih baik.
Menurut Dony, pemerintah memiliki peta jalan BUMN ke depan yang bertujuan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dalam satu industri. Penggabungan usaha ini tidak hanya berlaku di sektor penerbangan.
“Nanti tidak hanya di airlines, tapi kan juga nanti karya akan di-merger juga, insurance company juga begitu, kan kita banyak punya perusahaan yang sejenis, tapi skalanya tidak besar-besar,” ujarnya.
Dony menambahkan, maskapai-maskapai BUMN nantinya akan menjadi satu entitas, serupa dengan industri minyak dan gas yang kini berada di bawah PT Pertamina (Persero). Meski demikian, ia mengakui adanya pro dan kontra dalam perjalanan implementasi peta jalan ini.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik keras rencana penggabungan Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia mengaku sangat tidak setuju karena Pelita Air telah menjadi maskapai pilihannya setelah kecewa dengan Garuda.
“Ketika terdesak, ketika saya sudah tidak percaya lagi ke Garuda, kemarin saya naik Pelita Air, tepat waktu juga ternyata, luar biasa, bersih, pelayanan oke, makanan oke,” kata Mufti dalam rapat di Senayan pada Senin, 22 September 2025.
Mufti khawatir manajemen Pelita Air akan rusak jika digabungkan dengan Garuda Indonesia yang dinilainya amburadul. Ia tidak ingin Pelita Air, yang sudah menjadi kebanggaan, hancur karena “virus budaya kerja” di Garuda.
Secara terpisah, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan bahwa Danantara masih mengkaji rencana merger tersebut. Kajian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mengoptimalkan aset, termasuk jam terbang dan suku cadang pesawat.
Menteri BUMN saat itu, Erick Thohir, menegaskan kementeriannya akan mengikuti kebijakan Danantara mengenai merger Garuda dan Pelita Air. Menurut Erick, Kementerian BUMN hanya akan memberikan persetujuan di akhir proses.
Erick menjelaskan, kajian dan benchmarking rencana merger tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Danantara. “Kami prinsipnya mendukung apa yang akan dilakukan Danantara,” kata Erick seusai rapat bersama Komisi VI DPR pada Senin, 15 September 2025.
Pelita Air merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, mengungkapkan bahwa merger ini merupakan bagian dari strategi Pertamina untuk fokus pada bisnis inti di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan.
“Beberapa usaha akan kami spin off dan mungkin di bawah koordinasi dari Danantara,” ucap Simon saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Pihak Garuda Indonesia sendiri membenarkan telah menjajaki merger dengan Pelita Air. Manajemen Garuda menilai penggabungan kedua maskapai ini berpotensi mengoptimalkan berbagai peluang bisnis dan memperkuat ekosistem industri transportasi udara nasional.
