Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah berdiskusi dengan Amerika Serikat (AS) terkait akses mineral kritis. Pembahasan ini menjadi bagian dari negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.
“Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika, dan juga ada beberapa perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 26 Desember 2025. Ia menambahkan, akses terhadap mineral kritis ini disediakan oleh pemerintah.
Peran Danantara dalam diskusi ini bersifat business to business (B2B). Artinya, Danantara memfasilitasi serta menjembatani kerja sama langsung antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS yang berminat berinvestasi di sektor mineral kritis.
Keterlibatan AS dalam sektor mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru. Airlangga mencontohkan komoditas tembaga yang telah digarap perusahaan asal AS, Freeport-McMoMoRan, sejak tahun 1967.
Selain tembaga, mineral kritis lain yang menjadi perhatian AS meliputi nikel, bauksit, hingga logam tanah jarang (rare earth). Untuk nikel, perusahaan multinasional seperti PT Vale Indonesia Tbk telah beroperasi di Indonesia sejak dekade 1970-an. Sementara itu, mineral rare earth masih dalam tahap pengembangan, yang disebut Airlangga sebagai produk sampingan dari Timah.
Airlangga menjelaskan, AS memang membutuhkan akses terhadap mineral kritis untuk berbagai sektor strategis, mulai dari otomotif, industri pesawat terbang, hingga peralatan pertahanan dan militer.
Pemerintah Indonesia menargetkan kesepakatan tarif resiprokal dengan AS dapat dituntaskan dan ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Seluruh isu substansi dalam dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada prinsipnya telah disepakati oleh kedua negara. Saat ini, proses perundingan memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa.
Airlangga mengungkapkan, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat berencana melanjutkan pertemuan untuk legal drafting serta cleanup dokumen pada minggu kedua Januari 2026. “Yang ditargetkan selesai dalam satu minggu, sekitar tanggal 12 sampai 19 Januari,” ujarnya dalam konferensi pers daring pada Senin, 22 Desember 2025.
Dari hasil pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR), Airlangga mengklaim AS telah membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), kakao, dan kopi. Pemerintah juga mendorong agar cakupan tarif nol persen dapat diperluas di masa mendatang, meskipun saat ini kebijakan tersebut masih difokuskan pada komoditas berbasis sumber daya alam tropis.
Ia sebelumnya juga mengklaim kesepakatan tersebut menguntungkan kedua negara secara berimbang. “Tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini. Tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang,” katanya.
Menurut Airlangga, saat ini tidak ada lagi faktor yang dapat menghambat penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Dinamika yang terjadi dalam pembahasan dengan United States Trade Representative (USTR) hanyalah masalah harmonisasi bahasa. Selain itu, Indonesia dan AS tidak membahas kesepakatan lainnya di luar perjanjian dagang.
Airlangga mengatakan, kesepakatan ini melanjutkan pernyataan bersama kedua negara yang telah dirilis pada 22 Juli lalu, di mana tarif impor untuk produk Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen. Ia menyebutkan bahwa AS memberikan pengecualian tarif untuk sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao.
