Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti potensi kerugian negara yang signifikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Temuan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara menu yang disajikan dengan preferensi dan kebutuhan gizi siswa.
Menurut data CELIOS, diperkirakan 62 juta porsi MBG per minggu tidak dikonsumsi oleh siswa penerima manfaat. Hal ini memicu kekhawatiran akan inefisiensi anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut.
Dalam konferensi pers virtual pada Senin (23/2/2026), peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi pemborosan anggaran. “Jadi ada potensi uang negara yang terbuang akibat MBG yang dibuang. Anak-anak kerap menolak karena rasa yang tidak sesuai, kebersihan kurang, dan kualitas gizi tidak memadai,” ujarnya.
CELIOS memperkirakan potensi kerugian negara dalam dua skenario. Dalam skenario minimal, dengan asumsi 62 juta porsi terbuang, kerugian diperkirakan mencapai Rp622 miliar per minggu. Sementara itu, skenario maksimal, yang memperhitungkan tingkat penolakan yang lebih tinggi, dapat menyebabkan kerugian hingga Rp1,27 triliun setiap minggu.
Isnawati menjelaskan implikasi dari potensi kerugian tersebut. “Kalau dilihat per bulan, dalam skenario minimal, dana itu bisa membiayai BPJS Kesehatan bagi 15,5 juta orang. Sedangkan dalam skenario maksimal, bisa untuk 31,6 juta orang,” jelasnya.
Menanggapi temuan ini, CELIOS mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah korektif. Rekomendasi yang diajukan meliputi moratorium sementara program, reformasi total desain pelaksanaan, dan audit yang transparan.
Langkah-langkah ini dianggap penting untuk memastikan efektivitas program MBG dan mencegah pemborosan anggaran publik. Evaluasi menyeluruh sejak awal diperlukan untuk menghindari inefisiensi yang berkelanjutan dan beban keuangan negara jangka panjang.
“Rekomendasi kami tetap konsisten: moratorium, reformasi total MBG, dan audit transparansi, sehingga mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” tegas Isnawati, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik untuk program-program strategis seperti MBG.
