Jakarta – Seniman Butet Kartaredjasa secara tegas memprotes usulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden Soeharto. Aksi protes ini disampaikannya melalui sebuah video parodi berteknologi kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan Butet menirukan suara mantan penguasa Orde Baru tersebut.
Video berdurasi satu menit lima detik itu memperdengarkan suara Butet yang sangat mirip dengan Presiden Soeharto, yang dijuluki The Smiling General. Dalam parodi tersebut, Butet menyindir Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan gestur dan suara Soeharto yang persis, menyerukan agar Soeharto tidak dijadikan pahlawan nasional.
Rekaman suara parodi itu berbunyi, “Saya menghimbau supaya daripada menteri kebudayaan dan daripada presiden ndak usah neko-neko menjadikan daripada saya sebagai pahlawan nasional. Saya sudah ikhlas dengan status saya sebagai terdakwa korupsi, nepotisme, dan pelaku kejahatan kemanusiaan.”
Video ini telah beredar luas di media sosial sejak diunggah pada Rabu, 5 November 2025. Butet menjelaskan bahwa video tersebut dibuat menggunakan rekaman suaranya yang ia kirim kepada seorang ahli AI di Jakarta.
“Karena ada momentum hiruk pikuk pencalonan Soeharto. Itu cara saya protes,” kata Butet, saat dihubungi pada 9 November 2025. Ia menambahkan, biasanya ia tampil langsung dalam pentas teater atau monolog bernada olok-olok dengan kritik sosial politik yang tajam.
Butet menyebut parodi ini mempertahankan gaya “guyon parikeno” atau candaan khas Mataram, yang menjadi ciri khas pentas Teater Gandrik pimpinannya. Tujuan guyonan ini adalah membuat pihak yang dikritik ikut tertawa.
Sejarah Butet menirukan Soeharto sudah ada sejak era Orde Baru. Ia pertama kali tampil dalam pentas Teater Gandrik dengan lakon “Demit dan Upeti” pada 1987 dan 1989 di Yogyakarta.
Kala itu, kebebasan seniman mengkritik pemerintah sangat terbatas dan sensor begitu kuat. Butet bercerita, lakon “Upeti” yang bernada kritik sosial pernah ditonton oleh Menteri Sekretaris Negara saat itu, Moerdiono, di Gedung Kesenian Jakarta pada 1989.
Menurut Butet, Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena rezimnya anti-demokrasi, membungkam seniman dan jurnalis yang kritis, serta melakukan kejahatan kemanusiaan. Keterlibatannya dalam tragedi 1965 dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme menjadi alasan kuat penolakannya.
“Pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto bertentangan dengan semangat Reformasi 1998,” tegas Butet. Ia juga menyerukan agar para seniman dan budayawan tetap melakukan perlawanan, meskipun pemerintah terkesan mengabaikan suara publik.
“Seniman mesti punya daya kritis dan tidak bermental penjilat,” pungkas Butet.
