Jakarta – Bukittinggi kembali mendapatkan pengakuan atas upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warganya. Kota ini meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, menandai tahun ketiga berturut-turut Bukittinggi menerima penghargaan tersebut.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam acara yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Dari 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota yang menerima UHC Award tahun ini, Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama. Keberhasilan ini didasarkan pada cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98% dengan tingkat keaktifan peserta 80%, yang didukung oleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
Menurut A. Muhaimin Iskandar, UHC adalah kondisi ideal di mana seluruh penduduk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani masalah biaya. “Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah daerah diimbau untuk terus meningkatkan kinerja di bidang kesehatan. “Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Sementara daerah yang sudah berstatus utama harus fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” kata A. Muhaimin Iskandar.
Ramlan Nurmatias, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ramli, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah bukti komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang merata, tepat sasaran, dan berkeadilan.
“Bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang benar-benar membutuhkan, UHC diberikan secara prioritas, sehingga warga yang didaftarkan dapat langsung menjadi peserta aktif, tanpa menunggu 14 hari dan memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit,” jelas Ramlan Nurmatias.
Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,5 miliar untuk program UHC tahun 2026, sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Sejumlah warga Bukittinggi menyampaikan apresiasi atas manfaat yang mereka rasakan dari program UHC.
Srihartati, warga Guguak Panjang, mengungkapkan rasa syukurnya atas program UHC. “Saya sangat bersyukur dengan adanya program UHC di Bukittinggi ini,” katanya. Ia menambahkan bahwa program ini telah menghilangkan kekhawatiran tentang biaya pengobatan. “Ini benar-benar menjadi penyelamat bagi keluarga kami yang penghasilannya tidak menentu,” tambahnya.
Dika, warga Aur Kuning, menyatakan bahwa program UHC memberikan rasa aman. “Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Bukittinggi, karena sebagai lansia, saya harus kontrol rutin ke rumah sakit. Dengan status UHC ini, saya merasa lebih tenang karena tidak perlu lagi khawatir soal kartu BPJS yang menunggak atau tidak aktif,” ujarnya.
Rosni menceritakan pengalamannya saat anaknya sakit mendadak. “Begitu sampai di IGD, petugas langsung memproses hanya dengan identitas domisili Bukittinggi. Program UHC ini bukan sekadar janji, tapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir saat masyarakat sedang kesulitan. Terima kasih Pak Wali Kota atas komitmennya di bidang kesehatan,” pungkasnya.
