Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk mewujudkan ambisi menjadi daerah istimewa. Wacana ini terus bergulir dengan harapan Bukittinggi dapat disejajarkan dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapannya mendukung penuh inisiatif tersebut. Menurutnya, dukungan ini didasarkan pada signifikansi historis Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). “Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan perlunya kajian komprehensif yang melibatkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini mencakup partisipasi Niniak Mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, serta pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia menyarankan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan seminar atau forum akademik dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyoroti peran krusial Bukittinggi dalam sejarah pembentukan negara. “Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948,” jelasnya.
Ramlan menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meyakinkan berbagai pihak terkait agar mendukung pemberian status khusus tersebut. “Karena secara historis, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Ramlan berencana mengundang Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk berbagi pengalaman Yogyakarta sebagai daerah istimewa dalam sebuah seminar.
Pertemuan yang membahas penguatan wacana penetapan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa berlangsung di Istana Bung Hatta pada Selasa, 20 Januari 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumbar, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kota Bukittinggi.
