Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) telah menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun hingga September 2025. Jumlah ini merupakan 42 persen dari total Rp 25 triliun kas negara yang ditempatkan di BTN, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan Rp 200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, mengungkapkan bahwa penyaluran dana yang sudah di-reimburse baru mencapai Rp 4,5 triliun. “Karena kami mau merapikan datanya dulu baru kami reimburse sisanya di bulan ini,” kata Nixon di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Nixon menargetkan seluruh dana pemerintah akan tersalurkan pada November 2025. Ia menambahkan, porsi penyaluran kredit terbesar adalah kredit konsumer, khususnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Rata-rata BTN menyalurkan kredit sebesar Rp 10 triliun setiap bulan.
Dibandingkan bank lain, BTN terlihat lebih lambat dalam penyaluran dana pemerintah. Bank Mandiri telah menyalurkan 74 persen, disusul BRI 62 persen, BSI 55 persen, dan BNI 50 persen. Nixon menjelaskan, hal ini terjadi karena jumlah kredit korporasi BTN tidak sebanyak bank lainnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan BTN telah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran dana pemerintah. Purbaya berencana mengunjungi kantor BTN bersama Danantara dalam waktu dekat untuk mengecek progres penyaluran kas negara, setelah sebelumnya melakukan inspeksi ke BNI dan Bank Mandiri.
Purbaya juga membuka opsi untuk memindahkan dana dari BTN. “Kalau dia (BTN) enggak bisa serap, ya, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” tegas Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal yang sama.
