Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan arah kebijakan moneter untuk tahun 2026 yang tetap berfokus pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
“Kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak untuk mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Perry menjelaskan, seiring terkendalinya inflasi, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
BI juga berkomitmen menstabilkan nilai tukar rupiah dari gejolak global melalui intervensi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot di Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam negeri.
Bank Indonesia akan memperluas likuiditas moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang. Kecukupan cadangan devisa juga akan dijaga, dan instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan diperluas.
Sejumlah kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM hingga ekonomi keuangan syariah juga akan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan makroprudensial yang longgar akan diperkuat pada tahun depan untuk mendorong kredit perbankan agar tumbuh lebih tinggi, terutama melalui dorongan kredit ke sektor-sektor prioritas. Insentif juga akan diberikan bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga.
Koordinasi bersama KSSK juga dilakukan untuk mengatasi special rate di perbankan, mendorong permintaan kredit, serta penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan sinergi antar-pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik pada 2026 dan 2027.
Lima sinergi utama yang akan dilakukan adalah: memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan, mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan, mempercepat ekonomi keuangan digital nasional, serta memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan internasional.
