Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kebijakan keuangan inklusif untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. Langkah ini penting untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.
Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Anastuty Kusumowardhani, menyatakan kebijakan ini bertujuan menciptakan permintaan bagi lembaga pembiayaan agar menyalurkan kredit kepada UMKM yang membutuhkan.
Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 60–64 persen, dengan serapan tenaga kerja sekitar 97 persen. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan perempuan.
BI mendorong daya saing UMKM melalui program UMKM Go Ekspor, UMKM Hijau, dan UMKM Go Digital, termasuk memperkenalkan e-commerce serta platform pembayaran digital.
BI juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) untuk membantu UMKM mengelola catatan keuangan sederhana. Saat ini terdapat 57 juta pengguna QRIS, di antaranya 39,3 juta pelaku UMKM.
Namun, Anastuty menyoroti penyaluran kredit dari bank umum yang menurun signifikan sehingga banyak pelaku usaha menahan ekspansi. Penurunan ini disebabkan oleh lesunya ekonomi dan daya beli masyarakat.
Untuk menjembatani UMKM dengan lembaga pembiayaan, BI menjalankan program Survei Database Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Potensial Dibiayai (BISAID). Program ini mendorong business matching pembiayaan sebesar Rp 320 miliar dengan melibatkan 314 UMKM binaan dari 10 lembaga keuangan.
BI memiliki program yang memberikan akses keuangan kepada UMKM.
Anastuty juga menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Piloting project kepada 2.500 UMKM dapat dijadikan contoh untuk pengembangan UMKM lain di seluruh Indonesia. BI sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dan sinergi.
