Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan desil 2) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan mendukung penyerapan tenaga kerja.
Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan minimal 30 persen dari 47 tenaga kerja di setiap SPPG harus berasal dari keluarga prasejahtera.
“Ini sesuai arahan Presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” ujar Redy dalam keterangan resmi, Selasa (29/7/2025).
Redy berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama dari keluarga desil 1 dan desil 2.
Saat ini, 2.378 unit SPPG telah beroperasi dengan menggandeng 6.076 kelembagaan ekonomi lokal sebagai pemasok. Kelembagaan tersebut terdiri dari koperasi, BUMDes/BUMDesma, dan UMKM.
“Sebanyak 93.572 sumber daya manusia dari masyarakat lokal terlibat menjadi relawan SPPG,” ungkap Redy.
Program MBG telah menjangkau 7.444.238 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Penerima manfaat terdiri dari siswa PAUD/TK/RA (433.480), SD/MI (3.074.451), SMP/MTs (1.991.877), SMA/SMK/MA/MAK (1.624.041), santri ponpes (34.741), PKBM/SLB (13.059), seminari (795), ibu hamil (33.103), ibu menyusui (56.909), balita (176.926), dan siswa Sekolah Rakyat (4.856).
Dalam 10 hari ke depan, BGN akan mengoperasionalkan 2.401 SPPG tambahan, sehingga total menjadi 4.788 unit.
“Artinya, BGN dalam 10 hari ke depan akan melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat,” pungkas Redy.
